Kuningan-Fokus Utama 

“Dengan total anggaran mencapai Rp355 miliar, seluruh pengelola dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diminta mematuhi ketentuan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aturan berpotensi berujung pada pencabutan izin operasional”

Demikian pernyataan tegas Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan MBG Tingkat Kabupaten Kuningan di Aula Sekretariat Daerah, Senin (22/12/2025). 

Rakor dihadiri 127 pengelola dapur MBG yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kuningan dan Kepala Organisasi Perngkat Daerah.

Dian menekankan bahwa besarnya anggaran MBG harus diimbangi dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Pemerintah daerah, tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran di lapangan.

“Anggarannya sangat besar, mencapai Rp355 miliar. Ini harus dilaksanakan secara benar dan bertanggung jawab. Jika ada dapur yang tidak sesuai aturan, kami akan beri sanksi tegas, bahkan merekomendasikan penutupan permanen kepada Badan Gizi Nasional,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Dian didampingi Wabup Tuti Andriani, SH, M.Kn dan Ketua Satgas Percepatan Program MBG Kabupaten Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos, yang juga sebagai Sekda. Sejumlah indikator pelanggaran menjadi perhatian serius, mulai dari ketidaksesuaian harga per porsi, persoalan legalitas dan sanitasi dapur.

Beberapa aspek yang ditekankan meliputi kewajiban kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Bupati juga mengingatkan agar tidak ada praktik-praktik yang membuka celah penyimpangan.

“Aturan dari Badan Gizi Nasional sudah jelas. Jangan sampai ada ruang permainan yang mencederai tujuan program ini,” ujarnya.

Secara teknis, program MBG di Kabupaten Kuningan menyasar 385.383 penerima manfaat, terdiri dari peserta didik berbagai jenjang pendidikan, ibu hamil, serta balita yang tersebar di 30 kecamatan. Meski demikian, pemerintah daerah mencatat masih terdapat dua kecamatan Cilebak dan Hantara yang fasilitas dapurnya belum sepenuhnya siap.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bupati menginstruksikan keterlibatan aktif seluruh jajaran, termasuk camat dan kepala puskesmas, guna memastikan kelancaran operasional MBG di wilayah masing-masing.

“Pemkab Kuningan tidak menghambat, justru hadir untuk membantu. Sesuai Perpres Nomor 115 tentang tata kelola MBG, kami memperkuat peran Satgas hingga tingkat desa,” kata Dian.

Selain aspek pengawasan, Bupati juga menekankan pentingnya dampak ekonomi dari program MBG. Ia berharap dapur-dapur MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

“MBG jangan hanya soal penyediaan makanan, tetapi juga harus menggerakkan ekonomi rakyat. Sejauh mana dapur-dapur ini memberdayakan potensi lokal, itu yang terus kami dorong,” uangkapnya.

(Bopih/Fokus Kuningan)

Kuningan - Fokus Utama 

Wartawan adalah sebuah profesi untuk mempublikasikan sebuah kejadian kepada publik. Dalam menjalankan fungsinya, wartawan bukanlah subjek atau pelaku tetapi hanyalah sebuah alat sebagai penyambung lidah. Wartawan tidak boleh beropini, tetapa harus menyampaikan secara objektif apa adanya.

Dari sini timbulah pertanyaan, apakah wartawan punya keistimewaan kebal hukum? Berikut penegasan dalam diskusi Wartawanbertema “Apakah Wartawan Kebal Hukum? Menakar Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab” di Obyek Wisata Woodland, Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Senin (22/12/2025).

Diskusi menghadirkan Wartawan Kabar Kuningan, Iyan Irwandi, serta IPTU Abdul Aziz, Kasat Reskrim Polres Kuningan, dan diikuti sejumlah insan pers dari berbagai media yang tergabung dalam Pokja Wartawan Polres Kuningan.

Iyan Irwandi menyatakan, perlindungan hukum bagi wartawan hanya berlaku pada produk pers yang dihasilkan oleh media berbadan hukum pers. Apabila media tidak berbadan hukum pers, maka sengketa hukum atas pemberitaan berpotensi diproses menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kalau medianya berbadan hukum pers, sengketa pemberitaan diselesaikan melalui Undang-Undang Pers dan Dewan Pers. Namun jika tidak berbadan hukum pers, bisa masuk ranah Undang-Undang ITE,” ujarnya.

Ia menambahkan, produk jurnalistik meliputi berita, tajuk rencana atau editorial, artikel opini, pojok, surat pembaca, serta produk edukasi dan hiburan seperti feature. Meski demikian, setiap produk jurnalistik wajib mematuhi kode etik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Kuningan, IPTU Abdul Aziz menegaskan, status wartawan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana umum. Menurutnya, perbedaan harus dipahami antara produk pers dan perbuatan di luar kerja jurnalistik.

“Kalau itu produk pers, mekanismenya ada di Undang-Undang Pers. Tapi jika melakukan tindak pidana umum seperti pemerasan atau pencurian, tetap diproses dengan KUHP,” kata Abdul Aziz.

Ketua Pokja Wartawan Polres Kuningan, Elly Said, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi antara insan pers dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penanganan perkara yang melibatkan pemberitaan.

“Kami ingin jurnalis tetap bekerja secara profesional dan berada di koridor hukum sesuai Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” ujarnya

(Nia/FOKUS KUNINGAN)

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, MSi, Saat Pidato Hari Ibu

Kuningan-Fokus Utama 

“Peringatan Hari Ibu jangan dimaknai sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan menjadi momentum refleksi untuk kembali mengingat peran besar seorang ibu dalam membentuk karakter, nilai, dan masa depan generasi bangsa,”

Demikian amanat Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar saat berpidato penutupan secara resmi Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kuningan yang berlangsung di Gedung Sanggariang, Jalan Siliwangi No. 75, Senin (22/12/2025). 

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kuningan (GOW) Kabupaten Kuningan.

Acara berlangsung khidmat dan penuh makna, dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah beserta jajaran, para kepala perangkat daerah, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, akademisi, hingga perwakilan dunia usaha dan perbankan. Turut hadir Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Ela Helayati, Ketua DWP Yati U Kusmana, serta para pimpinan organisasi wanita yang tergabung dalam GOW.

“Di balik setiap keberhasilan anak-anaknya, selalu ada doa seorang ibu yang tidak pernah putus. Hari Ibu adalah hari pulang ke hati, mengingat sosok yang telah membesarkan kita dengan kasih sayang tanpa syarat,” ujar Bupati Dian.

Bupati juga menekankan bahwa ibu merupakan madrasatul ula atau sekolah pertama bagi setiap manusia. Dari ibu, nilai empati, tanggung jawab, dan kasih sayang ditanamkan sejak dini. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menghormati dan menyayangi ibu selagi masih ada, serta senantiasa mendoakan ibu yang telah berpulang.

Pada kesempatan tersebut, Bupati turut menyatakan dukungan terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan yang diinisiasi GOW Kabupaten Kuningan, termasuk gerakan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Ia juga mengapresiasi peluncuran Gerakan Pekan Bersih-Bersih Lingkungan Masjid yang dinilai sejalan dengan upaya membangun lingkungan yang bersih, sehat, dan religius di Kabupaten Kuningan.

Menutup sambutannya, Bupati secara resmi menutup rangkaian Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 tingkat Kabupaten Kuningan, seraya berharap perempuan Kuningan semakin berdaya dan berkarya dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Ketua GOW Kabupaten Kuningan, Hj. Rini Sujiyanti dalam sambutannya menyampaikan bahwa tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045” mencerminkan komitmen organisasi perempuan untuk terus berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Melalui wadah GOW yang menaungi puluhan organisasi wanita, berbagai program telah dijalankan secara konsisten, mulai dari kegiatan sosial, edukasi, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, hingga penguatan peran perempuan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Ketua GOW menegaskan bahwa perempuan yang tergabung dalam organisasi-organisasi tersebut merupakan perempuan mandiri dan tangguh yang selama ini bekerja secara ikhlas, menyentuh langsung kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa. Ia juga mendorong perempuan untuk terus adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk meningkatkan literasi digital agar tidak tertinggal oleh kemajuan teknologi.

Selain itu, GOW juga mengajak seluruh hadirin untuk menumbuhkan kepedulian sosial melalui penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah, serta berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, khususnya masjid dan fasilitas umum.

Dalam laporan panitia oleh Ketua DWP Yati U Kusmana yang disampaikan pada acara tersebut, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan sejak November hingga Desember 2025, meliputi seminar dialog lintas iman, seminar perlindungan hak anak dan perempuan, ziarah ke Taman Makam Pahlawan Haurduni, donor darah, pengobatan gratis dan pemeriksaan ibu hamil, skrining mata, hingga pembagian paket sembako kepada 270 penerima manfaat di wilayah Kecamatan Japara.

Melalui peringatan ini, GOW Kabupaten Kuningan berharap nilai-nilai perjuangan perempuan dapat terus diwariskan kepada generasi muda serta menguatkan peran perempuan sebagai pilar penting dalam pembangunan daerah dan bangsa.

(Nia/Ellen/Fokus Kuningan)

Bupati Kuningan Saat Menyerahkan Piagam Kepada Kuwu Jagara

Kuningan-Fokus Utama 

Melalui Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan dengan Kinerja Istimewa Tingkat Kabupaten Kuningan, Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat kinerja pelayanan publik. 

Hasil evaluasi tersebut diumumkan sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dan plakat, pada apel pagi di Halaman Kantor Pemda Kabupaten Kuningan, Kompleks KIC, Senin (22/12/2025).

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan.

Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 400.10.2.1/KPTS.1057-DPMD/2025 tanggal 26 September 2025.

Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, Dr. H. M. BUDI ALIMUDIN., M.Si., MH, menyampaikan, evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. 

“Kami ingin membangun budaya kerja yang terukur, transparan, serta berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pada kategori desa, hasil evaluasi menempatkan Desa Jagara Kecamatan Darma sebagai peringkat pertama dengan nilai 87,54. Peringkat kedua diraih Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung dengan nilai 84,76, disusul Desa Selajambe Kecamatan Selajambe pada peringkat ketiga dengan nilai 81,63.

“Sementara peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi dengan nilai 60,63 dan Desa Gunungmanik Kecamatan Ciniru dengan nilai 59,35,” katanya.

Untuk kategori kelurahan, Budi mengatakan, peringkat pertama diraih Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan dengan nilai 71,27. Peringkat kedua ditempati Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur dengan nilai 68,21, dan peringkat ketiga Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur dengan nilai 66,10.

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, dalam arahannya, menyampaikan apresiasi kepada desa dan kelurahan berprestasi dalam evaluasi kinerja tingkat kabupaten, di antaranya Desa Jagara, Kelurahan Gungtonggo, Selajambe, Tambakbaya, Gunungmanik, Ciporang, Winduherang, dan Cipari. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan program pembangunan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja terbaik tersebut.

“Kami optimis masih banyak desa potensial di Kuningan. Ke depan, kompetisi akan diperluas, seperti desa wisata dan desa literasi, agar inovasi terus tumbuh,” pungkasnya.

Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan, khususnya dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta inovasi pembangunan di tingkat lokal.

Bupati Dian, berharap melalui evaluasi kinerja ini, pemerintah daerah berharap desa dan kelurahan terus terpacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

(Bopih/Dik OI/Ellen)

Kuningan - FOKUS UTAMA 

Masa libur sekolah dan natal tahun baru (Nataru), menjadikan obyek wisata Woodland yang terletak di Jalan Raya Ragasakti, Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Antrean panjang terlihat sejak pagi hari, dengan pengunjung antusias menikmati waktu luang bersama keluarga dan teman.

Harga tiket Woodland bervariasi tergantung hari dan musim. Pada hari kerja (weekday), tiket seharga Rp20.000 untuk anak dan dewasa, sedangkan pada akhir pekan, hari libur, dan tanggal merah dikenakan harga Rp25.000. Jelang libur Nataru, semua tiket (anak dan dewasa) juga ditetapkan sebesar Rp25.000, dengan batasan usia mulai dari 2 tahun.

Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, antara lain 8 kolam renang untuk anak dan dewasa. Selain itu, terdapat beberapa wahana baru seperti roller coaster, giant swing, keranjang terbang, flying fox, berkuda, dan panahan. Namun, yang masih menjadi primadona di kalangan pengunjung adalah wahana perosotan. 

Untuk kebutuhan ganti pakaian (toilet), tempat istirahat (gajebo), pengunjung bisa menggunakannya secara gratis. Keistimewaan lain, pengunjung diizinkan membawa makanan dari luar.

Owner Woodland Fery Wurangian melalui Manager Woodland, Zeni, menyatakan bahwa pihaknya sudah terbiasa melakukan persiapan matang jelang musim libur. 

"Seperti yang sudah dilakukan setiap tahun, untuk persiapan jelang Nataru kami sudah memasang rambu-rambu lalu lintas untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Selain itu pengawasan pun lebih di tingkatkan lagi," jelasnya, Minggu (21/12/2025).

Menurut Zeni, pengunjung tahun ini berasal dari berbagai wilayah, terutama Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). 

"Ada juga dari Bandung, Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, Bogor, bahkan ada juga pengunjung dari Belanda dan Prancis yang kebetulan sedang berlibur di Kuningan dan berkunjung ke Woodland," tambahnya.

Putri (15), siswa MAN 2 Kuningan yang baru pertama kali mengunjungi Woodland, juga mengaku sangat terkesan. 

"Kesannya seru sekali, banyak wahananya yang asik. Apalagi naik perosotan, dan giant swing yang nguji adrenalin banget," ungkapnya dengan senang.

Selain Putri, beberapa pengunjung dari luar daerah juga menyampaikan kesan mereka. Rio (22) dari Bogor yang datang bersama teman-temannya mengungkap,

"Pertama kali ke Woodland, ternyata lebih seru dari yang dikira! Wahana baru kayak giant swing dan roller coaster bikin puas banget, apalagi harga tiketnya terjangkau," katanya.

 Sementara itu, Siti (35) dari Jakarta yang datang dengan keluarga mengatakan, 

"Tempatnya luas, fasilitas cukup lengkap, dan bisa bawa makanan dari luar jadi hemat. Cocok banget buat liburan bareng anak-anak," ujarnya dengan senang hati.

(Nia)

Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah RI Abdul Mu'ti Saat Berpidato Di Acara Peresmian Revitalisasi

Kuningan-Fokus Utama 

Pemerintah berkomitmen agar setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menghadiri kegiatan peresmian Revitalisasi SLB SE Jawa Barat di gedung SLB Taruna Mandiri, Kuningan, Minggu, 20 Desember 2025, kemarin.

Abdul Mu'ti juga mengapresiasi para pendidik luar biasa, menurutnya, pengabdian mereka melampaui pengabdian formal seorang pejabat negara.

“Ada orang yang mampu melihat dunia tetapi tidak bisa menerangi dunia dengan kiprahnya. Dengan terus terang saya katakan, sebagai pejabat negara, kami tidak mampu mendidik anak berkebutuhan khusus seperti bapak dan ibu sekalian,” ungkapnya.

Menurut Mu’ti, pemerintah sudah menurunkan dana untuk 382 satuan pendidikan luar biasa dengan nilai anggaran Rp526M secara nasional. Dari jumlah itu Rp18M untuk unit sekolah baru yakni di Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Lampung.

“Untuk Jawa Barat alokasinya untuk 60 SLB, terdiri dari 32 SLB Negeri dan 28 SLB Swasta. Semuanya dengan nilai anggaran Rp68,54M,” katanya.

Sedangkan Khusus untuk SLB Taruna Mandiri menerima anggaran Rp3,9M. Untuk 26 paket rehabilitasi termasuk ruang kelas, perpustakaan dan UKS.

Pembangunan dan rehabilitasi ini, lanjut Mu’ti, merupakan amanah konstitusi, setiap warga negara berhak atas pendidikan bermutu. Dan setiap anak berkebutuhan khusus berhak atas layanan pendidikan bermutu.

(Nia/Bopih/FOKUS KUNINGAN)

Kuningan-FOKUS UTAMA

Jelang Natal dan Tahun Baru harga kebutuhan pokok dijamin stabil. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, MSi, usai monitoring langsung ketersediaan pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun pasar modern.

Monitoring dilakukan bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, unsur Forkopimda, Diskatan, Diskanak, Diskopdagperin, Bagian Perekonomian dan SDA, dan lainnya, Sabtu (20/12/2025).

Sejumlah lokasi strategis yang menjadi sasaran pemantauan di antaranya Toserba Griya, Toserba Surya, Pasar Baru Kuningan, dan Pasar Kepuh Kuningan. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar menjelang Nataru.

Bupati Dian mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok secara umum terpantau relatif stabil. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, seperti telur dan sayuran, namun masih dalam batas kewajaran.

“Secara umum harga di pasar masih stabil. Ada kenaikan di beberapa item, tetapi belum mengkhawatirkan,” ujar Bupati Dian yang dikenal dengan Bapa Urang.

Meski demikian, Bupati mencatat adanya harga beras SPHP Bulog di salah satu toko modern yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta agar segera dilakukan penyesuaian harga sesuai regulasi.

Selain itu, kenaikan harga daging ayam juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Harga ayam tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram, dengan kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram.

Bupati menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta kelangsungan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. 

(Nia/Bopih/Fokus Kuningan)

Kuningan - FOKUS UTAMA 

“Kami memulai program Wajib Belajar 13 Tahun, bukan dimulai dari SD, melainkan dari Taman Kanak-kanak (TK). Target kami ke depan adalah minimal terdapat satu TK di setiap desa,” ujar Abdul Mu’ti.

Demikian kutipan pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI), Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 

Kunjungan tersebut dalam rangka menghadiri Refleksi Milad Muhammadiyah ke-113 sekaligus meresmikan TK Labschool Universitas Muhammadiyah (UM) Kuningan serta peletakan batu pertama pembangunan Gedung SD ‘Aisyiyah Kuningan, yang berlokasi di Kampus 1 UM Kuningan, Jl. No. 28 B.

Acara yang diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Kuningan bersama UM Kuningan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra H. Rokhmat Ardiyan, Rektor UM Kuningan Wawang Anwarudin, serta jajaran Forkopimda dan civitas akademika Muhammadiyah.

Dalam pidato kuncinya, Prof. Abdul Mu’ti menyampaikan sejumlah kebijakan strategis kementerian yang baru, salah satunya terkait perubahan paradigma wajib belajar.

Mendikdasmen juga menyampaikan kabar terkait perluasan Program Indonesia Pintar (PIP). Mulai tahun 2026, penerima PIP tidak hanya siswa SD hingga SMK, tetapi juga mencakup anak-anak TK.

“Nilainya sekitar Rp450.000 per tahun untuk sekitar 888.000 penerima di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Kemendikdasmen juga menyiapkan beasiswa bagi guru PAUD dan SD yang belum berpendidikan D4 atau S1 dengan besaran bantuan Rp3 juta per semester.

Rektor UM Kuningan, Wawang Anwarudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peresmian TK Labschool dan SD ‘Aisyiyah merupakan kado istimewa pada Milad Muhammadiyah ke-113. Ia berharap fasilitas tersebut mampu mencetak generasi yang berkarakter dan berkemajuan.

“Kami berharap kehadiran Bapak Menteri menjadi penguat sinergi antara pemerintah dan persyarikatan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Semoga tahun depan kami juga bisa mendapatkan kado berupa peresmian Hall Sport Center,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Bupati Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar mengapresiasi langkah Muhammadiyah yang konsisten berinvestasi dalam “jalan sunyi” pendidikan.

“Ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi investasi peradaban. Pemkab Kuningan memiliki visi yang sejalan, salah satunya melalui Kurikulum Muatan Lokal (Mulok) Gunung Ciremai untuk menanamkan cinta lingkungan sejak dini,” ujarnya.

Ia juga menyinggung potensi pertanian ubi jalar Kuningan yang diharapkan dapat bersinergi dengan program ketahanan pangan nasional.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra H. Rokhmat Ardiyan, yang turut hadir, menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi Muhammadiyah di tingkat pusat.

“Muhammadiyah adalah aset bangsa yang tidak hanya berdoa, tetapi bekerja nyata. Saya siap mengawal kebijakan, termasuk aturan terbaru mengenai pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, agar manfaatnya kembali untuk kesejahteraan umat,” tegasnya.

Acara ditutup dengan peninjauan fasilitas sekolah. Gedung TK Labschool yang baru diresmikan tersebut mendapat apresiasi dari Menteri karena dinilai estetik dan ramah anak, dilengkapi taman sayuran serta kolam ikan sebagai sarana edukasi berbasis alam.

(Bopih/Nia/Fokus Kuningan)

Kuningan-FOKUS UTAMA 

“Kegiatan ini menjadi sarana penyaluran minat dan bakat generasi muda melalui jalur yang resmi, terarah, dan menjunjung tinggi sportivitas,”

Demikian dikatakan Bupati Kuningan Dr. Dian Rahmat Yanuar, MSi, saat membuka event Kejuaraan boxing dan kickboxing Jogol Dandim Cup 0615 Kuningan Challenge Volume 2.

Event ini mempertandingkan 39 partai, terdiri dari 31 partai boxing dan 8 partai kickboxing.

Tak tanggung tanggung peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, anggota TNI, hingga masyarakat umum dari wilayah Kuningan, Cirebon, Bandung, dan Majalengka, dengan berat badan under 48 kilogram hingga under 86 kilogram.

Dalam kesempatan itu Bupati Kuningan menyampaikan apresiasi kepada Kodim 0615 Kuningan atas terselenggaranya kejuaraan boxing dan kickboxing Jogol Dandim Cup 0615.

Dian menegaskan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan mendukung kegiatan olahraga yang dilaksanakan secara profesional dan sesuai aturan. 

“Pemerintah tidak mentolerir kekerasan jalanan, tetapi akan mendukung penuh kompetisi bela diri yang digelar secara resmi dan berizin,” terangnya.

Sementara, Dandim 0615 Kuningan, Letkol Arh Hafda Prima Agung menyatakan, Jogol Dandim Cup merupakan bagian dari proses pembinaan atlet daerah. Melalui event ini, diharapkan dapat menjaring bibit atlet potensial yang nantinya mampu membawa nama Kabupaten Kuningan di tingkat yang lebih tinggi.

“Pada ajang kualifikasi Porprov Jawa Barat, atlet Kuningan berhasil meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Prestasi ini menjadi modal penting untuk terus melakukan pembinaan secara berkelanjutan,” pungkasnya.

(Nia)

Kuningan-FOKUS UTAMA 

Sebagai respons atas polemik dan beragam opini publik yang berkembang terkait isu lingkungan di kawasan wisata Arunika.

DPRD Kabupaten Kuningan melakukan peninjauan ke Arboretum Arunika di Desa Cisantana, Jumat (19/12). 

Anggota DPRD yang hadir antara lain Ketua DPRD Kuningan dan pimpinan DPRD termasuk seluruh pimpinan komisi.

Selain melihat langsung kondisi kawasan, rombongan DPRD juga melakukan penanaman pohon sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan.

Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif sebelum DPRD mengambil sikap atau menyampaikan rekomendasi terkait isu yang berkembang di masyarakat.

“Kami merespons berbagai opini dan pemberitaan yang muncul. Agar tidak keliru dalam mengambil sikap, DPRD memilih melihat langsung kondisi di lapangan. Sampai saat ini kami belum menarik kesimpulan, khususnya terkait persoalan lingkungan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil peninjauan sementara, DPRD melihat adanya langkah awal pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pengelola kawasan Arunika, di antaranya melalui penyediaan ribuan bibit pohon yang akan ditanam di area arboretum.

“Arunika sudah memulai upaya pelestarian dengan menyiapkan ribuan pohon. Namun untuk penilaian yang lebih menyeluruh, DPRD akan melakukan kajian lanjutan. Kami juga telah meminta dokumen feasibility study atau studi kelayakan untuk dikaji lebih mendalam,” jelasnya.

Nuzul juga menyoroti pembangunan akses jalan di kawasan tersebut. Ia menekankan agar pembangunan infrastruktur tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan dan tidak mengurangi fungsi resapan air.

“Akses jalan dibuat untuk mendukung mobilisasi tanaman. Kami berharap pembangunannya tetap menjaga kelestarian lingkungan, misalnya dengan menggunakan paving block agar air hujan tetap dapat terserap. Infrastruktur yang ada juga harus dirawat dengan baik,” katanya

Sementara itu, pengelola Arboretum Arunika, Maryoto, menjelaskan bahwa arboretum tersebut dikembangkan sebagai pusat koleksi tumbuhan khas Kabupaten Kuningan, baik yang berasal dari dalam maupun luar kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai.

“Kami mengembangkan berbagai jenis tumbuhan lokal sebagai tanaman pionir. Ke depan, kawasan ini diharapkan menjadi pusat koleksi tumbuhan atau arboretum. Beberapa tanaman memiliki nama yang identik dengan desa-desa di Kuningan, seperti Limus, Aren, Turi, Picung, dan lainnya,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, DPRD bersama pengelola kawasan juga melakukan penanaman bibit pohon gaharu. Menurut Maryoto, pohon gaharu memiliki nilai ekologis sekaligus nilai ekonomi yang potensial.

“Selain aspek ekologi, gaharu juga memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Kami berharap kawasan arboretum ini dapat menjalankan lima fungsi utama, yaitu sebagai kawasan konservasi dan penyangga air, pusat penelitian, pusat pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa, kawasan wisata berbasis konservasi, serta fungsi jasa lingkungan,” jelasnya.

Maryoto menegaskan bahwa pihak pengelola terbuka terhadap berbagai masukan dari DPRD Kabupaten Kuningan. Ia menyambut baik perhatian dan saran yang diberikan karena sejalan dengan visi konservasi yang diusung Arboretum Arunika.

“Kami sangat mengapresiasi masukan dari DPRD. Semua itu sejalan dengan semangat dan visi konservasi yang kami kembangkan,” pungkasnya.

(Nia)

Kuningan-FOKUS UTAMA 

Sebanyak 470 penerima manfaat, yang terdiri dari petani tembakau dan buruh pabrik rokok, menerima bantuan yang berasal dari DBHCHT Tahun Anggaran 2025. Para penerima berasal dari lima kecamatan penghasil tembakau di Kabupaten Kuningan, yakni Kecamatan Darma, Cibeureum, Garawangi, Jalaksana, dan Pancalang.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut dilaksanakan pada Jumat (19/12/2025, bertempat di Aula Lantai 3 Bank BJB Kuningan.

Acara dihadiri oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kuningan, Pimpinan Bank BJB Kuningan, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, serta para camat dari lima kecamatan penghasil tembakau. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kuningan kepada perwakilan penerima manfaat.

Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp 4,2 juta, yang diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan petani tembakau serta pekerja industri rokok di daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, mengingatkan agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara bijak dan tepat sasaran. Menurutnya, BLT DBHCHT bukan sekadar bantuan konsumtif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam mendukung sektor tembakau daerah.

“Dana bantuan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mendorong pengembangan budidaya tembakau agar lebih produktif dan berkelanjutan,” ujar Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa penyaluran DBHCHT merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau yang selama ini memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Dr. H. Toto Toharudin, M.Pd, menegaskan pentingnya integritas dan transparansi dalam penyaluran bantuan. Ia memastikan bahwa seluruh penerima harus menerima bantuan secara utuh tanpa potongan apa pun.

“Kami tegaskan, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun. Nilai bantuan yang diterima harus utuh sesuai ketentuan. Jika ditemukan pelanggaran, segera laporkan,” tegas Toto.

Melalui penyaluran BLT DBHCHT Tahun 2025 ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil tembakau serta memperkuat ketahanan ekonomi sektor pertanian dan industri pendukungnya secara berkelanjutan. 

(Nia)

Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani Saat Jadi Pembina Upacara Hari Bela Negara

Kuningan-FOKUS UTAMA 

“Pagi ini kita kembali berdiri di halaman pengabdian, di bawah langit yang sama, membawa amanah yang sama. Jabatan boleh berbeda, pangkat boleh bertingkat, tetapi sumpah kita satu: bekerja dengan sungguh-sungguh dan melayani dengan sepenuh hati,”

Demikian dikatakan Wakil Bupati Kuningan Hj. Tuti Andriani, SH, MKn, saat menjadi pembina upacara hari bela negara, Jummat, 19 Desember 2025, di Halaman Kantor Pemda Kabupaten Kuningan, Jalan Ir. Soekarno, Komplek Kuningan Islamic Center (KIC).

Dalam amanatnya, Wakil Bupati menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Kuningan yang berhalangan hadir karena keperluan dinas yang tidak dapat diwakilkan. Ia mengajak seluruh peserta untuk bersyukur atas kesempatan memperingati Hari Bela Negara ke-77 dalam keadaan sehat serta terus memperkuat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Tuti menegaskan bahwa bela negara tidak semata-mata identik dengan seragam dan senjata, melainkan tercermin dalam kejujuran aparatur saat melayani masyarakat, ketekunan petani mengolah lahan, kesungguhan guru mencerdaskan generasi bangsa, serta kepedulian pemuda menjaga harmoni di tengah keberagaman.

“Setiap karya yang lahir dari niat tulus dan tanggung jawab adalah wujud cinta kepada Indonesia. Ketika kita menjaga etika, menolak perpecahan, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, saat itulah kita sedang membela negara,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga membacakan amanat Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto dalam rangka Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tahun 2025 yang mengusung tema “Teguhkan Bela Negara untuk Indonesia Maju.”

Dalam amanat Presiden disampaikan bahwa peringatan Hari Bela Negara merupakan momentum untuk mengenang berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi pada 1948 sebagai bukti ketangguhan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Presiden juga menyoroti tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari rivalitas geopolitik, krisis energi, disrupsi teknologi, hingga ancaman perang siber dan bencana alam.

Presiden turut mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menunjukkan solidaritas kepada masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang tengah menghadapi bencana alam, seraya mengingatkan peran historis ketiga wilayah tersebut dalam menjaga keberlangsungan Republik Indonesia.

“Momentum Hari Bela Negara harus diwujudkan dalam tindakan nyata, membantu sesama, menjaga ruang digital dari hoaks, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta berkontribusi dalam pembangunan sesuai peran masing-masing,” demikian amanat Presiden.

Upacara peringatan Hari Bela Negara ke-77 di Kabupaten Kuningan berlangsung khidmat dan menjadi pengingat kolektif akan pentingnya meneguhkan semangat bela negara sebagai fondasi menjaga persatuan, keutuhan, dan kemajuan bangsa Indonesia.

(Nia)

Kuningan-FOKUS UTAMA 

“Sekarang Saudara sudah masuk ke dalam Pemerintahan Daerah, jadi jaga kehormatan semua dengan pengabdian,”

Demikian dikatkan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, MSi, saat acara pengangkatan 4.271 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan dilaksanakan pada apel pagi di Halaman Setda Kabupaten Kuningan, Selasa (16/12/2025).

Pengangkatan tersebut merupakan tindak lanjut Keputusan Bupati Kuningan Nomor 800.1.2.5/KPTS.1289-BKPSDM/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Dian menegaskan bahwa para PPPK yang menerima SK kini telah menjadi bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dian juga mengingatkan agar seluruh PPPK Paruh Waktu fokus menjalankan tugas sesuai amanah serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati juga meminta agar marwah institusi dijaga sebagai bentuk pengabdian. Pesan tersebut turut ditujukan kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memberikan pembinaan dan dukungan dalam pelaksanaan tugas PPPK.

Salah seorang perwakilan PPPK Paruh Waktu, Otong Supriatna, yang bertugas di Kecamatan Ciniru, menyampaikan rasa syukur atas pengangkatan tersebut.

“Ini menjadi momen bersejarah bagi 4.271 orang yang menerima SK. Kami siap mengemban amanah dan bekerja sebaik mungkin,” ujarnya.

Menurut Otong, pengangkatan PPPK Paruh Waktu bukan semata persoalan jumlah, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan serta kepastian dalam pengabdian. Ia pun mengaku bangga atas perhatian dan kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Selain menerima SK PPPK Paruh Waktu, mereka juga menerima Kartu Keluarga (KK) dan KTP sesuai dengan profesinya saat ini: Guru, Perawat, Bidan, Dokter, Teknisi, Pranata Komputer, Pengelola Tata Usaha, dan lainnya.

Perubahan KK dan KTP ini dilaksanakan dalam rangka Program Inovasi LAPTOP ASN (Layanan Adminduk Perubahan Terhadap Kelompok Pekerjaan Aparatur Sipil Negara)

Usai penerimaan SK, suasana penuh keceriaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. Guyuran air dari mobil pemadam kebakaran disambut antusias oleh para PPPK Paruh Waktu yang baru menerima SK pengangkatan. 

(BOPIH/Fokus Kuningan)

Kuningan-FOKUS UTAMA 

Di penghujung rangkaian dalam agenda reses Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi Gerindra, H. Rokhmat Ardiyan, M.M.bertemu langsung dengan jajaran Karang Taruna Kabupaten Kuningan untuk membahas agenda strategis penciptaan wirausaha muda berbasis desa.

Pertemuan tersebut bertempat di Aula Kajene Forest, Jalan Siliwangi, sekitar seratus pengurus Karang Taruna tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa mengikuti dialog terbuka. 

Forum ini tidak sekadar seremonial, melainkan ruang artikulasi aspirasi pemuda terkait tantangan struktural ekonomi lokal, mulai dari akses modal hingga keberlanjutan usaha.

Rokhmat Ardiyan menegaskan, penguatan kewirausahaan pemuda merupakan instrumen penting dalam memperluas basis ekonomi daerah. Ia menempatkan pemuda sebagai 

“economic prime mover” yang mampu menciptakan efek domino terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga penguatan fiskal daerah.

“Anggota Karang Taruna adalah aset bangsa. Harapan saya muncul pengusaha-pengusaha baru di tingkat desa, sehingga pemuda bisa membantu meningkatkan PAD kabupaten dan menekan angka pengangguran,” ujar Rokhmat Ardiyan.

Pemuda desa, menurutnya, bukan sekadar objek pembangunan, melainkan aset produktif, jika diberi stimulus tepat akan melahirkan pelaku usaha baru. Dari titik “inilah”, Pemuda Kuningan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat tumbuh secara organik, seiring berkurangnya tekanan pengangguran terbuka.Peta Kuningan

“Jika pemuda bangkit secara ekonomi, saya optimistis perluasan kesempatan kerja akan tercipta secara alami. Efeknya akan terasa luas,” tambahnya.

Dalam perspektif makro, inisiatif kewirausahaan pemuda dinilai sejalan dengan agenda peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Ekspansi UMKM, terutama di sektor riil dan jasa, berpotensi memperlebar kontribusi ekonomi domestik sekaligus memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari bawah.

“Pemberdayaan pemuda melalui kewirausahaan pada skala nasional akan ikut mendorong peningkatan PDB,” tegas Rokhmat Ardiyan.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Mumuh Muhyidin, S.H., menyambut positif komitmen tersebut. Ia mengakui, keterbatasan anggaran kepemudaan selama ini menjadi ‘bottleneck’ utama dalam menjalankan program kerja. Isu pembiayaan bahkan mengemuka dalam sesi diskusi, mencerminkan kebutuhan riil pemuda di lapangan.

“Kami berterima kasih atas dukungan Pak Haji Rokhmat Ardiyan. Karang Taruna siap menjalankan kegiatan kewirausahaan yang secara langsung bisa membantu perekonomian anggota,” kata Mumuh.

Karang Taruna, lanjut Mumuh, siap menerjemahkan dukungan politik menjadi program kewirausahaan konkret. Sejumlah unit usaha tengah dipetakan untuk dijadikan pilot project, digarap secara kolektif oleh anggota, baik di sektor produk maupun jasa, dengan pendekatan UMKM berorientasi pasar.

“Di tahap awal, kami mengusulkan beberapa usaha yang bisa langsung dijalankan secara berkelompok,” ujarnya.

Fokus utama berada pada fase awal yang krusial, yakni permodalan untuk pengadaan peralatan, perlengkapan produksi, serta bahan baku. 

Jika skema ini berjalan dan mampu direplikasi, Karang Taruna berencana menjadikannya sebagai program unggulan organisasi, sekaligus model pemberdayaan ekonomi pemuda berbasis komunitas.

“Kami berharap dukungan ini bisa menyentuh kebutuhan paling dasar, yakni permodalan awal. Jika berhasil dan meluas, program kewirausahaan ini akan menjadi unggulan Karang Taruna Kabupaten Kuningan, Oke Bud?” pungkas Mumuh kepada reporter.Peta Kuningan

Inisiatif ini menandai upaya sinkronisasi antara aspirasi pemuda dan kebijakan nasional, dengan kewirausahaan sebagai titik temu. Di tengah keterbatasan lapangan kerja formal, skema wirausaha muda dinilai menjadi jalur rasional untuk mendorong kemandirian ekonomi dari desa.

(Nia Komalasari/FOKUS UTAMA)

KUNINGAN - FOKUS UTAMA 

Sorotan tajam kembali diarahkan pada tata kelola air di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Pengurus Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Rokhim Wahyono, menegaskan bahwa persoalan mata air di seluruh wilayah kawasan TNGC khususnya Cisantana bukan hanya menjadi tanggung jawab Balai TNGC, tetapi juga merupakan kewajiban pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat.

Menurut Rokhim, pemanfaatan air di kawasan itu harus menyentuh seluruh aspek kehidupan warga, terutama kebutuhan pertanian yang menjadi penopang ketahanan pangan Kabupaten Kuningan.

“Air harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai petani menjadi pihak yang paling dirugikan,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).

FORMASI menilai terdapat kecenderungan penyudutan terhadap pelaku usaha kecil, sementara pengusaha wisata besar justru belum tersentuh evaluasi serius. Pemerintah daerah dinilai kurang jeli melihat potensi penyalahgunaan kuota air oleh hotel, villa, rumah makan, kafe, resto, hingga objek wisata besar seperti Arunika.

“Kami mendesak dilakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap semua pengguna air di kawasan Cisantana. Tidak boleh ada tebang pilih. Baik TNGC maupun Pemda harus turun melakukan pemeriksaan secara transparan,” tegas Rokhim.

FORMASI menilai tata kelola air kawasan konservasi ini sudah jauh dari prinsip regulasi. Banyak hal yang harus diungkap secara terang, mulai dari legalitas penggunaan air, siapa yang mengeluarkan izin, hingga ke mana aliran retribusi air dialokasikan.

“Tata kelola air TNGC harus kembali ke koridor hukum. Ini soal kepastian hukum dan akuntabilitas publik,” kritiknya.

FORMASI juga menekan pemerintah daerah dan Balai TNGC agar duduk bersama menyusun pembagian kewenangan yang jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan yang hanya memicu kericuhan dan kebingungan di tingkat masyarakat.

Rokhim mengingatkan bahwa pengelolaan mata air Cisantana harus tunduk pada amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam diperuntukkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pelaksanaannya juga telah diatur secara tegas dalam UU No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air.

“Air bukan milik segelintir orang. Negara wajib menjamin pengelolaannya adil bagi semua,” ujarnya.

Pada aksi 10 Desember di depan Kantor Balai TNGC, seorang orator mengungkapkan bahwa ia mengantongi data lengkap terkait dugaan eksploitasi air tanpa izin di kawasan konservasi. Temuan tersebut bahkan dibenarkan oleh pihak Balai TNGC.

FORMASI meminta aparat berwenang segera melakukan penyelidikan dan menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

“Kalau benar ada eksploitasi ilegal, itu bukan hanya salah, tetapi sudah bentuk pembangkangan terhadap aturan negara,” tegas Rokhim.

Mengakhiri pernyataannya, FORMASI menegaskan bahwa kegaduhan publik justru diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat.

“Lebih baik kita gaduh hari ini untuk pembenahan, daripada mewariskan persoalan kompleks kepada generasi berikutnya,” pungkas Rokhim.

Kritikan tajam juga datang dari Pengamat kebijakan publik Santos Johar. Menurutnya, pihaknya kini sudah tidak lagi menaruh harapan besar kepada para anggota dewan yang disebutnya semakin jauh dari fungsi pengawasan. 

Santos menyatakan bahwa FORMASI lebih memilih mengandalkan laporan masyarakat, temuan lapangan, dan informasi dari berbagai media sebagai dasar pemantauan publik. Menurutnya, kondisi ini menjadi cermin meredupnya integritas lembaga perwakilan yang seharusnya berdiri di garis terdepan membela kepentingan rakyat.

(Bopih)

Kuningan - FOKUS UTAMA 

“Tabur benih ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga alam, terlebih karena ikan dewa dikenal sebagai spesies yang hidup di sumber mata air,”

Demikian dikatakan Bupati Kuningan Dr H. Dian Rahmat Yanuar, MSi, saat acara  kegiatan tabur benih ikan dewa di Situs Kebon Balong Ki Buyut Sangkan.

Penebaran benih ini dilakukan sebagai edukasi sekaligus ajakan kepada generasi muda agar memahami pentingnya merawat lingkungan.

“Ini bentuk komitmen kita untuk melestarikan alam. Di sini kita ingin memberi contoh bahwa kelestarian alam adalah hal utama, dan menjaga alam adalah bagian dari hubungan kita dengan Sang Pencipta,” kata Dian

Dian, pelestarian ikan dewa di Kebon Balong bukan terkait mitos, tetapi murni upaya menjaga kelestarian lokal. “Kami ingin anak-anak melihat langsung bahwa alam harus dirawat oleh manusia.”

Sementara itu Kepala Desa Sangkanurip juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak serta masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini bersama Bupati Kuningan kita dapat menebar benih ikan dewa sebagai bagian dari menjaga kelestarian alam,” katanya.

Menurutnya, kawasan Kebon Balong merupakan wilayah dengan sumber mata air melimpah, sehingga sangat cocok untuk habitat ikan dewa. 

“Kami tidak berani menebang pohon karena di sini kawasan konservasi air. Penebaran ikan dewa ini justru memperkuat ekosistem alami.”

Sebanyak 150 ekor benih ikan dewa ditebar pada kesempatan tersebut, berasal dari Pemalang, Jawa Tengah. Harapannya, populasi ini dapat berkembang dengan baik dan memberi manfaat ekologis bagi masyarakat sekitar.

Kegiatan berlangsung penuh kekhidmatan dan mendapat dukungan penuh dari warga Desa Sangkanurip yang berharap pelestarian ini dapat menjadi program berkelanjutan.

(Bopih/FOKUS KUNINGAN)

Santos Johar, Pengamat Kebijakan Publik

Kuningan-FOKUS UTAMA

Harapan publik terhadap partai politik dan para wakil rakyat di parlemen kian meredup. Masyarakat menilai cara bernegara dan pengelolaan aspirasi kini semakin jauh dari nilai-nilai nurani serta kepentingan rakyat luas.

Selama ini publik masih menyimpan keyakinan bahwa akan muncul figur wakil rakyat yang teguh menjaga integritas, berpihak pada kepentingan bangsa, dan tidak mengkhianati amanah konstituen. 

Namun dari periode ke periode, keyakinan itu terus tergeser oleh realitas politik yang semakin gamblang: kegagapan menjalankan fungsi, ketidakmampuan bersuara kritis, serta kecenderungan memperkuat kelompok kepentingan sempit.

Proses legislasi berjalan layaknya ritual rutin palu diketuk, agenda selesai, lalu para legislator kembali pada rutinitas yang tak bersentuhan dengan denyut kehidupan masyarakat. 

Beberapa wakil rakyat hanya tampak ketika anggaran dibagikan, jatah program turun, atau fasilitas baru tiba. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi pilar utama DPRD justru sering berubah menjadi ruang kompromi dan negosiasi politik.

Kedekatan sebagian legislator dengan lingkar kekuasaan juga membuat suara kritis tumpul. Banyak yang memilih bungkam meski pelanggaran atau penyimpangan sudah terjadi di depan mata. 

Sanksi yang jelas tertulis dalam regulasi pun kerap tak dijalankan. Kekuasaan yang menggiurkan telah menjelma sebagai arus kuat yang menarik wakil rakyat jauh dari mandat publik.

Fenomena ini membuat masyarakat semakin apatis. Mereka tidak lagi menunggu suara dari parlemen. Aspirasi kini lebih banyak disampaikan melalui media sosial dan kanal digital yang dinilai lebih cepat, transparan, dan efektif.

Pengamat kebijakan publik Santos Johar, dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (11/12/2025), menegaskan bahwa kondisi ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

“Ketika wakil rakyat lebih memilih nyaman dalam kekuasaan ketimbang berdiri bersama masyarakat, maka hilanglah esensi perwakilan itu sendiri,” tegas Santos.

Ia menilai merosotnya kualitas representasi politik bukan hanya persoalan perilaku individu, tetapi gejala struktural yang menggerogoti kepercayaan publik. Tanpa keberanian bersikap, tanpa integritas, dan tanpa keberpihakan yang nyata pada rakyat, parlemen akan terus kehilangan relevansinya di mata masyarakat.

(BOPIH/FOKUS KUNINGAN)

Evakuasi Korban Hanyut Di Sungai Cisanggarung/FOTO Dokumen BPBD

Kuningan-FOKUS UTAMA

Siswa SMP 3 Ciawigebang yang sebelumnya dikabarkan hanyut di Sungai Cisanggarung, Desa Benda, Kecamatan Luragung akhirnya ditemukan. Namun, kondisi korban sudah dalam keadaan tak bernyawa.

“Ya.. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah dua hari pencarian,” ungkap seorang warga.

Fokus Lainnya:

Gara gara Sepele Siswa Ditampar Guru

Siswa SMPN 3 Ciawigebang Tenggelam

Seperti diketahui, korban bernama Gio merupakan siswa SMPN 3 Ciawigebang asal Desa Keramatmulya, Kecamatan Ciawigebang yang tenggelam pada Rabu (10/12/2025) siang.

Menurut keterangan warga, korban ditemukan di sekitar jembatan oleh warga setempat.

“Korban tiba-tiba muncul di dekat tiang sebelah barat jembatan, kelihatan oleh warga,” kata Didi.

Korban ditemukan sekitar pukul 12.50 WIB, dan kini telah dibawa kerumah duka, yakni Desa Keramatmulya.

(Bopih/Nia Komalasari/FOKUS KUNINGAN)

Ketua BAZNAS Kuningan H. Yayan Sofyan

Kuningan-Fokus Utama 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan secara simbolis menyalurkan Rp 5,7, miliar dana zakat, infak, dan sodaqoh (ZIS) kepada 5.267 mustahik untuk periode penyaluran ZIS Periode November 2024–Oktober 2025. Acara simbolis tersebut digelar di Teras Pendopo, Kamis (11/12/2025).

Ketua BAZNAS Kuningan, Dr. H. M. Yayan Sofyan, M.M., memaparkan bahwa Rp5,733 miliar ZIS tersebut disalurkan melalui lima program utama: Kemanusiaan (Rp3 miliar), Kuningan Cerdas (Rp1 miliar), Kuningan Sehat (Rp200 juta), Kuningan Makmur (Rp390 juta), serta Kuningan Takwa–Advokasi (Rp680 juta). Dari total itu, Rp2,225 miliar dihimpun melalui UPZ instansi pemerintah, sementara penyaluran pada kegiatan hari ini mencapai Rp1,152 miliar.

“BAZNAS hadir memastikan amanah umat tersalurkan transparan dan tepat sasaran, sekaligus mendukung percepatan pengentasan kemiskinan,” ujar Yayan.

Di tempat yang sama, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial. Ia menyoroti meningkatnya kebutuhan kemanusiaan, termasuk maraknya jeratan pinjaman online serta kerusakan 35 rumah di sembilan kecamatan akibat bencana alam.

“Zakat mempersempit jarak antara yang mampu dan yang kurang beruntung. Fenomena pinjol dan bencana ini hanya puncak gunung es—pertolongan harus terus kita gelontorkan,” tegasnya.

Dian juga mengapresiasi kredibilitas BAZNAS Kuningan yang dinilai mampu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. 

“Antusiasme masyarakat mulai tumbuh. Trust ini harus dijaga dan diperkuat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati mengumumkan kesepakatan seluruh kepala SKPD untuk mengalokasikan 25 persen dana UPZ bulan ini bagi penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta bantuan untuk warga terdampak bencana di Kabupaten Kuningan. 

Sebelumnya, BAZNAS telah menghimpun lebih dari Rp 107 juta sebagai respons cepat atas instruksi Bupati untuk penanganan bencana nasional.

Untuk meningkatkan penghimpunan zakat, Bupati meminta BAZNAS dan UPZ menyiapkan sistem pembayaran zakat ASN berbasis payroll yang ditargetkan berjalan pada 2026. Skema ini diperkirakan mampu meningkatkan penghimpunan dari kisaran Rp5 miliar menjadi Rp8–10 miliar per tahun. “Ini investasi akhirat. Tidak besar bagi kita, tapi sangat berarti bagi sesama,” ungkapnya.

Dian juga memaparkan agenda kolaborasi Pemda–BAZNAS Kuningan dari BAZNAS RI tahun 2026 yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, mencakup pembangunan 150 unit Rutilahu, pembentukan lembaga keuangan tanpa bunga bagi UMKM, serta pendirian fasilitas kesehatan gratis tanpa kasir bagi warga kurang mampu.

(Nia Komalasari/FOKUS KUNINGAN)

Warga Saat Melakukan Pencarian

Kuningan-FOKUS UTAMA 

Viral kabar siswa SMP tenggelam di Sungai Cisanggarung, di wilayah Desa Benda, Kecamatan Luragung, Kabupatén Kuningan. Peristiwa tersebut membuat kaget warga setempat.

Berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun, korban bernama Gio Borneo merupakan siswa kelas VIII SMP 3 Ciawigebang, asal Karamatmulya, Kecamatan Ciawigebang, Kuningan.

Salah sorangan warga Benda mengatakan, peristiwa berawal Saat tujuh remaja yang baru pulang dari ujian memutuskan untuk berenang di aliran Sungai Cisanggarung.

Sayang, salah satu dari mereka ternyata tidak bisa berenang dan meminta tolong pada temannya. Salah seorang temannya pun lantas berusaha menolong.

Akhirnya, remaja itupun bisa diselamatkan. Sayangnya, mungkin karena kehabisan tenaga, yang menolong malah terbawa arus dan tenggelam.

Mengetahui kejadian tersebut, warga tentu saja kaget. Mereka segera melakukan pencarian menyusuri aliran sungai hingga ke bagian hilir. Namun, korban masih belum ditemukan juga.

Proses pencarian masih terus berlanjut. Kali ini bukan hanya dilakukan oleh warga. Aparat desa, BPBD, dan pihak kepolisian ikut terjun mencari. 

Tim gabungan tersebut melakukan penyisiran di sepanjang tepian sungai serta penyelaman di beberapa titik rawan. Tapi, sampai berita ini diturunkan, korban belum juga ditemukan.

(BOPIH/FOKUS KUNINGAN)