Santos Johar, Pengamat Kebijakan Publik

Kuningan-FOKUS UTAMA

Harapan publik terhadap partai politik dan para wakil rakyat di parlemen kian meredup. Masyarakat menilai cara bernegara dan pengelolaan aspirasi kini semakin jauh dari nilai-nilai nurani serta kepentingan rakyat luas.

Selama ini publik masih menyimpan keyakinan bahwa akan muncul figur wakil rakyat yang teguh menjaga integritas, berpihak pada kepentingan bangsa, dan tidak mengkhianati amanah konstituen. 

Namun dari periode ke periode, keyakinan itu terus tergeser oleh realitas politik yang semakin gamblang: kegagapan menjalankan fungsi, ketidakmampuan bersuara kritis, serta kecenderungan memperkuat kelompok kepentingan sempit.

Proses legislasi berjalan layaknya ritual rutin palu diketuk, agenda selesai, lalu para legislator kembali pada rutinitas yang tak bersentuhan dengan denyut kehidupan masyarakat. 

Beberapa wakil rakyat hanya tampak ketika anggaran dibagikan, jatah program turun, atau fasilitas baru tiba. Fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi pilar utama DPRD justru sering berubah menjadi ruang kompromi dan negosiasi politik.

Kedekatan sebagian legislator dengan lingkar kekuasaan juga membuat suara kritis tumpul. Banyak yang memilih bungkam meski pelanggaran atau penyimpangan sudah terjadi di depan mata. 

Sanksi yang jelas tertulis dalam regulasi pun kerap tak dijalankan. Kekuasaan yang menggiurkan telah menjelma sebagai arus kuat yang menarik wakil rakyat jauh dari mandat publik.

Fenomena ini membuat masyarakat semakin apatis. Mereka tidak lagi menunggu suara dari parlemen. Aspirasi kini lebih banyak disampaikan melalui media sosial dan kanal digital yang dinilai lebih cepat, transparan, dan efektif.

Pengamat kebijakan publik Santos Johar, dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis (11/12/2025), menegaskan bahwa kondisi ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan.

“Ketika wakil rakyat lebih memilih nyaman dalam kekuasaan ketimbang berdiri bersama masyarakat, maka hilanglah esensi perwakilan itu sendiri,” tegas Santos.

Ia menilai merosotnya kualitas representasi politik bukan hanya persoalan perilaku individu, tetapi gejala struktural yang menggerogoti kepercayaan publik. Tanpa keberanian bersikap, tanpa integritas, dan tanpa keberpihakan yang nyata pada rakyat, parlemen akan terus kehilangan relevansinya di mata masyarakat.

(BOPIH/FOKUS KUNINGAN)

Bupati, Wakil Bupati, Dan 3 Kandidat Sekda

Kuningan-FOKUS UTAMA

Teka teki tentang siapa yang akan menjadi Sekertaris Daerah definitif rupanya akan segera terjawab. 

Rumornya Kamis, 6 Oktober 2025 akan menjadi hari penentuan, siapa yang akan jadi orang paling berpengaruh ke 3 di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan.

Ada tiga nama yang muncul jadi calon terkuat Sekda Kuningan. Mereka itu UU Kusmana SSos MSi, Dr H Deni Hamdani MSi, dan Dr Wahyu Hidayah MSi. Ketiganya adalah tokoh tokoh birokrat terbaik Kuningan.

Rumor berkembang namana Uu Kusmana yang besar kemungkinan bakal dilantik sebagai Sekda definitif. Hal ini sebenarnya tidaklah heran karena sebagai salah satu pejabat Uu sudah banyak inovasi hingga meraih banyak kepercayaan masyarakat.

Figur kepemimpinannya juga sudah tidak diragukan lagi. Dia pernah menempati beberapa jabatan strategis. Uu juga bisa dikatakan meniti karir dari tingkat paling bawah, tidak ujug ujug meraih jabatan Kepala Dinas seperti sekarang.

“Itulah yang menyebabkan saya sangat cocok kalau pak UU yang jadi Sekda,” ungkap salah seorang narasumber.

Benarkah demikian, tunggu saja tanggal mainnya.

(Bun,Dik,Bopih/FOKUS UTAMA)

Para siswa di sebuah sekolah tengah makan dari Program MBG

Kuningan-HIPSI ONLINE 

Lebih dari 5rb siswa di Indonésia dikabarkan mengalami keracunan MBG. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari.

Untuk menekan permasalahan Program MBG tersebut,   Pemda Kabupaten Kuningan melakukan Rapat Koordinasi Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG di Ruang Rapat Linggajati Pendopo Kabupaten Kuningan pada Selasa, 23 September 2025. 

Dian menyoroti sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi sejak dini, seperti potensi keracunan, menu makan yang asal-asalan, hingga sanitasi dapur yang tidak sehat.

"Peserta MBG anak-anak didik di Kabupaten Kuningan. Mereka tanggung jawab kita semua," kata Dian.

Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Tuti Andriani, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Wahyu Hidayah, unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga perwakilan lembaga vertikal.

Cek Meisyera_Official Sepatu sneakers wanita terbaru sepatu putih wanita sepatu wanita korean style dengan harga Rp52.000

Dian pun menekankan target pelaksanaan MBG di Kuningan yang meliputi tepat sasaran, lancar, dan tanpa kendala berarti.

Untuk ini, camat dan kepala puskesmas juga diminta menjaga komunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dapur MBG.

"Kami minta camat dan kepala puskesmas aktif melakukan deteksi dini atas potensi masalah di lapangan, sekaligus menjaga komunikasi erat dengan SPPG dan dapur MBG, agar setiap kendala segera diatasi sebelum menjadi masalah besar," pintanya.

Di pihak yang sama, Wakil Bupati Tuti Andriani dalam kesempatan itu menyoroti pemerataan program MBG di Kuningan.

"Saya juga mengusulkan setiap SPPG memberikan susu cair sekali dalam seminggu karena ada sekolah yang mengeluhkan tidak mendapatkannya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Sekda Wahyu Hidayah sekaligus ditunjuk Ketua Satgas MBG Kabupaten Kuningan membeberkan berbagai tantangan di lapangan dalam implementasi MBG, mulai distribusi, kualitas menu, standar dapur, hingga pengawasan.

Cek [COD]LIGE Jam Tangan Pintar Olahraga Tahan Air Panggilan Bluetooth Pria 420mAh Pemantauan Kesehatan IP68 Jam Tangan Pintar Pria Tahan Air dengan harga Rp229.000.

Sayangnya, persoalan-persoalan tersebut kerap kali disampaikan langsung kepada pemerintah pusat. Tak hanya menerima komplain, menurut Wahyu, situasi itu pula mengakibatkan kelambatan dalam proses penanganan problem MBG di Kuningan.

"Selama ini laporan permasalahan langsung disampaikan (SPPI MBG) ke pusat. Padahal, ketika ada kendala, yang terkena dampaknya pertama kali justru pemerintah daerah," ungkap Wahyu.

Selain menindaklanjuti surat edaran menteri dalam negeri, lanjutnya, pembentukan Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG di Kuningan ini dimaksudkan memperkuat koordinasi, memastikan percepatan, sekaligus memberikan solusi cepat jika ada masalah di lapangan.

Wahyu meyakinkan, Satgas MBG Kuningan dibentuk dengan konsep lebih komprehensif dan terstruktur dibandingkan daerah lain.

Pembagian tugas dilakukan jelas ke dalam beberapa bidang, mulai teknis, koordinasi lintas sektor, pengawasan, hingga pelaporan.

Klik di sini untuk beli

"Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial menjadi leading sector teknis. Inspektorat mengawal aspek monitoring dan evaluasi, sementara camat dan kepala puskesmas didorong aktif melakukan deteksi dini potensi masalah serta menjaga komunikasi intensif dengan SPPG dan dapur MBG," papar Wahyu yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan ini.

Melalui format ini, pihaknya berharap penyelenggaraan MBG di Kuningan berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan berkesinambungan.

(Mulyono)