Kuningan - Fokus Utama
Apa yang terjadi di tubuh Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Kuningan tidak lagi bisa dibungkus dengan narasi “mis-komunikasi” atau sekadar kendala administratif.
Faktanya sederhana, sekaligus telanjang:
Surat Keputusan DPP PKS Nomor 158/SKEP/DPP-PKS/2026 tidak dijalankan.
Pertanyaannya bukan lagi kenapa terlambat, tetapi:
siapa yang menahan, siapa yang bermain, dan untuk kepentingan apa?
Pernyataan Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdi, yang secara terbuka mengaku belum menerima surat resmi dari DPD PKS Kuningan selama lebih dari dua bulan sejak SK diterbitkan, adalah bukti yang tidak bisa dipelintir.
Dalam sistem politik yang serba prosedural, ini bukan kelalaian.
Ini indikasi kuat adanya pengondisian.
Jika SK sudah terbit dari pusat, maka secara hierarki, DPD hanya memiliki satu kewajiban: menjalankan, bukan menimbang
Namun yang terjadi justru sebaliknya.
Di titik ini, nama Dwi Basyuni Natsir sebagai Ketua DPD tidak bisa lagi berdiri di ruang netral. Diamnya bukan sikap aman—melainkan sikap politik.
Apakah ini bentuk ketidakmampuan mengendalikan internal?
Ataukah justru bagian dari skenario untuk menahan eksekusi keputusan pusat?
Lebih jauh, bayang-bayang Saipuddin menjadi titik paling krusial dalam membaca peta konflik ini.
Secara formal, yang bersangkutan telah dicopot dari jabatan strategis. Namun jika pengaruhnya masih cukup kuat untuk “mengunci” jalannya keputusan organisasi, maka ada dua kemungkinan serius:
Struktur resmi telah kalah oleh kekuatan informal, atau Ada kompromi diam-diam yang sengaja dipelihara Keduanya sama berbahaya.
Ini bukan lagi soal etika personal. Ini sudah masuk ke wilayah dugaan pembangkangan terstruktur terhadap keputusan organisasi.
Lebih keras lagi, publik berhak menduga:
apakah ada kepentingan politik tertentu yang sedang diamankan dengan cara menahan implementasi SK?
Jika benar demikian, maka ini bukan hanya pelanggaran internal partai.
Ini berpotensi menjadi penyalahgunaan posisi dalam struktur politik.
Aktivis Ade Supriadi bahkan menyebut persoalan ini secara lugas:
“Kalau ini bukan pembangkangan, lalu apa namanya?”
Pernyataan ini bukan hiperbola.
Ini adalah kesimpulan logis dari rangkaian fakta yang ada.
Lebih ironis lagi, semua ini terjadi di tubuh partai yang selama ini menjual citra sebagai penjaga moralitas politik.
PKS tidak hanya bicara soal kekuasaan—mereka bicara tentang nilai, tentang akhlak, tentang integritas.
Namun dalam kasus ini, yang terlihat justru sebaliknya:
nilai tunduk pada kepentingan, dan aturan kalah oleh figur.
Dewan Etik Daerah (DED) disebut telah menyelesaikan prosesnya. Artinya, secara internal, tidak ada lagi ruang tafsir.
Yang tersisa hanya satu hal:
kemauan untuk patuh—atau keberanian untuk terus membangkang secara terbuka.
Jika situasi ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas, maka publik berhak menarik kesimpulan lebih jauh:
Bahwa yang terjadi bukan sekadar konflik internal, melainkan krisis integritas yang sistemik.
Dan jika benar ada upaya sistematis untuk mengabaikan keputusan pusat, maka ini layak didorong masuk ke ranah yang lebih serius:
audit internal terbuka, investigasi organisasi, hingga kemungkinan konsekuensi politik yang lebih luas.
Karena ketika sebuah partai gagal menegakkan aturan di dalam dirinya sendiri, maka ia kehilangan legitimasi moral untuk berbicara tentang etika di ruang publik.
PKS Kuningan hari ini tidak sedang menghadapi konflik biasa.
Mereka sedang menghadapi ujian paling mendasar:
apakah partai ini masih dikendalikan oleh aturan—atau oleh orang-orang yang merasa lebih besar dari aturan itu sendiri.
Publik menunggu, bukan klarifikasi, tetapi pembuktian.
Dan jika pembangkangan ini benar adanya, maka sejarah tidak akan mencatatnya sebagai dinamika—melainkan sebagai preseden buruk runtuhnya disiplin politik dari dalam
(Rokhim Wahyono/Bopih)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar