KUNINGAN — Fokus Utama
Polemik penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) digital kian memanas. Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, melontarkan kritik tajam dengan menuding kebijakan tersebut tidak sekadar keliru, tetapi berpotensi menjadi pintu masuk kepentingan bisnis yang membebani masyarakat.
Menurutnya, dorongan penggunaan LKS digital tanpa kajian komprehensif justru mengancam fondasi dasar pendidikan anak, terutama dalam aspek cipta, rasa, dan karsa.
“Ini bukan sekadar soal digitalisasi. Ini soal arah pendidikan. Anak-anak dipaksa melompat ke teknologi, tapi fondasi dasarnya—seperti menulis—justru diabaikan. Ini keliru dan berbahaya,” tegas Manap.
Ia menyoroti hilangnya kebiasaan latihan dasar menulis sejak dini sebagai dampak paling nyata. Padahal, menurutnya, proses menulis manual—mulai dari mengenal huruf, memperbaiki kesalahan, hingga membentuk tulisan yang rapi—merupakan bagian penting dalam membangun kemampuan motorik, konsentrasi, dan daya ingat anak.
“Jangan hilangkan kebiasaan dasar anak untuk menulis. Dari situ terbentuk kesabaran, ketelitian, dan karakter. Kalau semua diserahkan ke backspace, anak kehilangan proses belajar yang sesungguhnya,” ujarnya.
FORMASI bahkan menilai kebijakan ini berpotensi merusak perkembangan psikologis anak jika diterapkan tanpa kajian ilmiah yang memadai. Untuk itu, Manap secara terbuka menuntut keterlibatan ahli.
“Kami minta psikolog anak dilibatkan. Harus ada kajian ilmiah yang jelas—apa dampaknya terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan perilaku anak. Jangan kebijakan pendidikan dibuat seperti uji coba tanpa dasar,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti ketimpangan akses yang dinilai nyata di lapangan. Tidak semua siswa memiliki perangkat untuk mengakses LKS digital, sementara di sisi lain banyak sekolah dasar justru melarang siswa membawa handphone karena rawan disalahgunakan.
“Ini kebijakan yang tidak sinkron. Dipaksa digital, tapi perangkatnya tidak tersedia atau bahkan dilarang. Ujung-ujungnya orang tua yang terbebani,” katanya.
Lebih jauh, FORMASI secara eksplisit mencurigai adanya kepentingan ekonomi di balik masifnya dorongan penggunaan LKS digital.
“Kami melihat indikasi kuat ini bukan sekadar kebijakan pendidikan, tapi sudah masuk ke ranah permainan bisnis. Ada potensi keterlibatan pengusaha platform atau website yang diuntungkan. Ini harus dibuka secara terang,” ungkapnya.
Atas dasar itu, FORMASI mendesak PGRI Kabupaten Kuningan untuk tidak lepas tangan dan segera melakukan evaluasi total terhadap arah kebijakan yang didorong.
“PGRI jangan hanya jadi stempel kebijakan. Harus bertanggung jawab. Jika ini terbukti merugikan anak dan masyarakat, maka wajib dihentikan,” tegas Manap.
FORMASI juga membuka kemungkinan membawa persoalan ini ke ranah yang lebih luas jika tidak ada transparansi dan evaluasi.
“Kalau perlu, kami dorong audit kebijakan ini. Jangan sampai dunia pendidikan dijadikan ladang bisnis berkedok digitalisasi,” pungkasnya
(Nia/Bopih)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar