KUNINGAN — Fokus Utama
Penggunaan Lembar Kerja Siswa (LKS) digital menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil. Ketua Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI), Manap Suharnap, menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus aspek mendasar dalam perkembangan anak, khususnya pada generasi Alfa.
Menurutnya, di balik kecanggihan teknologi yang membuat anak-anak semakin aktif dan imajinatif, terdapat ancaman serius terhadap hilangnya nilai cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar.
“Anak-anak sekarang memang terlihat lebih canggih, tetapi ada proses penting yang hilang, terutama dalam keterampilan dasar seperti menulis. Dari cara menulis huruf besar dan kecil, hingga memperbaiki kesalahan secara manual—itu semua bagian dari pembentukan karakter dan daya pikir,” ujar Manap.
Ia menegaskan, proses menulis secara manual bukan sekadar aktivitas akademik, melainkan juga melatih motorik halus, kesabaran, serta daya ingat anak. Kebiasaan menghapus dan memperbaiki tulisan secara langsung dinilai memiliki nilai edukatif yang tidak tergantikan oleh fitur digital seperti backspace.
“Ketika anak hanya mengandalkan perangkat digital, mereka kehilangan pengalaman memperbaiki kesalahan secara nyata. Padahal dari situlah terbentuk ketekunan dan kreativitas. Tulisan yang awalnya ‘cacing’ bisa menjadi rapi karena proses latihan,” tambahnya.
Selain aspek psikologis dan perkembangan kognitif, FORMASI juga menyoroti persoalan ketimpangan akses. Tidak semua siswa memiliki perangkat seperti handphone untuk mengakses LKS digital. Di sisi lain, banyak sekolah dasar justru melarang siswa membawa HP karena rawan disalahgunakan untuk bermain gim.
“Ini kontradiktif. Di satu sisi diwajibkan digital, di sisi lain perangkatnya dibatasi. Akhirnya yang terbebani adalah orang tua,” tegasnya.
Dari sisi ekonomi, Manap menilai LKS digital justru berpotensi menambah beban biaya. Ia bahkan menduga adanya kepentingan bisnis di balik penerapan sistem tersebut.
(Bopih/Nia)
“Kami melihat ada kecenderungan ini menjadi lahan bisnis bagi pengusaha website. Bukan murni untuk peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Atas dasar itu, FORMASI mendesak agar pernyataan dan kebijakan yang didorong oleh PGRI Kabupaten Kuningan terkait LKS digital segera dievaluasi secara menyeluruh.
“Teknologi bukan untuk ditolak, tetapi harus ditempatkan secara proporsional. Jangan sampai kemudahan justru menghilangkan proses pembelajaran yang membentuk karakter anak,” pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar