KUNINGAN - Fokus Utama
Kisruh surat pergantian Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kuningan kini memasuki babak yang lebih serius. Tidak lagi sekadar keterlambatan administratif, polemik ini mulai mengarah pada dugaan adanya “permainan” internal yang sengaja dibiarkan—atau bahkan diduga dikendalikan.
Klaim Ketua DPD PKS Kuningan, Dwi Basyuni Natsir, yang menyebut surat telah dikirim namun faktanya belum pernah diterima oleh pimpinan DPRD, justru membuka ruang kecurigaan yang semakin luas. Ketidaksinkronan ini dinilai terlalu janggal untuk sekadar disebut kelalaian biasa.
Pengurus GAMAS, Aris Munandar (Moris), secara terbuka menyebut adanya indikasi kuat bahwa persoalan ini tidak berdiri di ruang kosong.
“Kalau surat penting seperti itu bisa ‘hilang’ tanpa jejak, ini bukan lagi soal ceroboh. Ini sudah masuk indikasi adanya permainan. Entah disengaja ditahan, atau ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan,” tegas Moris.
Ia menilai, sikap pimpinan yang tidak segera membuka secara transparan alur distribusi surat justru memperkuat dugaan tersebut. Alih-alih memberikan klarifikasi yang utuh, narasi yang muncul dinilai cenderung defensif dan saling lempar tanggung jawab.
“Publik tidak bodoh. Ketika informasi tidak dibuka terang, ketika penjelasan berubah-ubah, maka wajar kalau muncul dugaan ada sesuatu yang sedang disembunyikan,” ujarnya.
Lebih jauh, Moris menegaskan bahwa dalam struktur organisasi politik, mustahil persoalan sepenting ini terjadi tanpa sepengetahuan atau kendali pimpinan.
“Jangan seolah-olah ini kesalahan teknis staf. Ini soal kendali. Kalau pimpinan tidak tahu, itu berarti lemah. Kalau tahu tapi membiarkan, itu lebih serius lagi,” katanya.
Polemik ini pun kini mengarah pada pertanyaan yang lebih dalam: siapa yang diuntungkan dari keterlambatan surat tersebut? Apakah ada tarik-menarik kepentingan di internal yang membuat proses pergantian Ketua Fraksi sengaja diperlambat?
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang mampu menjawab pertanyaan mendasar tersebut secara utuh dan transparan. Kondisi ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa kisruh ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari konflik internal yang lebih besar.
Belum diterimanya surat pengajuan pergantian Ketua Fraksi PKS oleh pimpinan DPRD Kuningan menjadi bukti konkret adanya ketidakteraturan serius dalam tata kelola organisasi. Sementara di sisi lain, klaim sepihak dari DPD PKS justru memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Kini, “surat misterius” itu bukan lagi sekadar dokumen yang hilang, melainkan simbol dari krisis kepemimpinan dan potensi “permainan” di tubuh Partai Keadilan Sejahtera Kuningan.
Jika tidak segera dibuka secara transparan dan diselesaikan secara tegas, polemik ini berpotensi menjadi skandal internal yang bukan hanya merusak citra partai, tetapi juga membuka konflik laten yang selama ini tersembunyi ke ruang publik
(Bopih/Nia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar