Kuningan — Fokus Utama
Rencana penetapan tunjangan anggota DPRD melalui Peraturan Bupati (Perbub) kini disorot tajam oleh Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI).
Mereka menilai proses appraisal anggaran berpotensi menjadi ruang gelap yang rawan dimanipulasi jika tidak dikawal secara ketat.
Dalam pernyataan kerasnya, FORMASI mengingatkan, penentuan tunjangan bukan sekadar urusan angka, tapi soal keadilan publik. Terlebih, kondisi keuangan daerah saat ini sedang berada dalam tekanan efisiensi.
“Jangan sampai di tengah seruan penghematan, justru muncul kebijakan yang terkesan memanjakan elite. Ini bisa melukai rasa keadilan masyarakat,” tegas perwakilan FORMASI.
Disamakan dengan Buruh, Berani?
FORMASI secara terang-terangan menantang tim appraisal untuk menggunakan standar yang sama seperti saat menetapkan upah buruh—yang selama ini dikenal ketat, penuh perhitungan, dan sering kali ditekan serendah mungkin dengan dalih kemampuan anggaran.
“Kalau buruh saja dihitung sampai detail dengan alasan kemampuan perusahaan, kenapa tunjangan pejabat tidak diperlakukan sama? Ini soal keberanian moral,” sindirnya.
Pernyataan ini menjadi tamparan keras, mengingat selama ini penentuan tunjangan pejabat kerap dinilai jauh dari transparansi dan minim partisipasi publik.
Tunjangan Perumahan dan Kendaraan Jadi Sorotan. Dua komponen yang paling disorot adalah tunjangan perumahan dan kendaraan.
FORMASI menilai, dua pos ini rawan “dimainkan” karena nilainya bisa dimark-up dengan dalih standar kelayakan.
Jika tidak berbasis data riil dan kondisi pasar yang objektif, angka tunjangan berpotensi membengkak dan membebani APBD.
“Kalau sampai angkanya tidak masuk akal, publik berhak curiga—ini appraisal atau legitimasi untuk memperbesar fasilitas?” kritik FORMASI.
Ancaman Nyata: Tim Appraisal Tandingan
Tak sekadar kritik, FORMASI melontarkan langkah tegas. Mereka menyatakan siap membentuk tim appraisal tandingan yang independen, berbasis data lapangan, dan terbuka ke publik.
Langkah ini disebut sebagai bentuk perlawanan terhadap potensi praktik “asal cocok angka” dalam penentuan tunjangan.
“Kalau hasilnya mencederai rasa keadilan, kami akan lawan dengan data. Kami siapkan tim independen yang objektif, bukan tim pesanan,” tegasnya.
Ujian Integritas Pemda dan DPRD
Isu ini kini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dan DPRD,
apakah mereka berpihak pada efisiensi dan keadilan, atau justru memanfaatkan celah regulasi untuk kepentingan sendiri.
Di tengah tekanan ekonomi masyarakat, setiap rupiah anggaran publik menjadi sensitif. Sedikit saja terlihat tidak wajar, kepercayaan publik bisa runtuh.
Penutup FORMASI telah mengirim sinyal keras: publik tidak lagi diam.
Jika proses appraisal dilakukan secara tertutup dan menghasilkan angka yang tidak rasional, ini bukan sekadar polemik anggaran—melainkan potensi krisis kepercayaan.
(NIA)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar