KUNINGAN -
13 Maret 2026 – Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Kuningan mulai menyuarakan kegelisahan mendalam terkait integritas data peserta didik di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Kecurigaan publik terhadap munculnya fenomena "siswa fiktif" yang diduga untuk memburu dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dinilai telah mencederai marwah dunia pendidikan di Kabupaten Kuningan.
Koordinator Gerakan Pengawasan Pendidikan (GPP) Kabupaten Kuningan menyatakan bahwa data yang tidak akurat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) bukan sekadar masalah administrasi, melainkan potensi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.
"Kami menemukan adanya disparitas antara jumlah data yang tercatat di sistem dengan realitas kehadiran siswa di lapangan. Jika dibiarkan, ini adalah bentuk perampokan terhadap hak-hak warga yang seharusnya mendapatkan akses pendidikan kesetaraan yang layak," ujar perwakilan kelompok masyarakat.
Masyarakat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan audit investigatif terhadap dana BOP PKBM selama dua tahun anggaran terakhir, juga mendesak Disdikbud Kuningan untuk membuka data jumlah siswa per PKBM kepada publik secara transparan, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik dan menuntut pencabutan izin operasional bagi pengelola PKBM yang terbukti secara sengaja melakukan manipulasi data peserta didik
"masyarakat Kabupaten Kuningan diajak untuk tidak bersikap apatis. Fenomena "siswa fiktif" sering kali tersembunyi karena kurangnya partisipasi publik dalam memantau operasional lembaga pendidikan nonformal di tingkat desa/kecamatan.
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat yang lebih tinggi jika tidak ada respons perbaikan yang nyata dari dinas terkait. Pendidikan adalah instrumen masa depan, bukan komoditas untuk memperkaya oknum tertentu," imbuhnya
Masyarakat menegaskan bahwa mereka telah mengumpulkan sejumlah data awal dan siap berkolaborasi dengan pihak berwajib untuk membuktikan kejanggalan yang terjadi.
(Tim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar