Kritik Korupsi Ala Sjafruddin Prawiranegara

 

“Kalau saya sering mengkritik pemerintah, bukan artinya saya tidak mengenal takut. Saya takut kepada Presiden Soeharto, saya takut kepada Pangkopkamtib Laksamana Soedomo. Tapi saya lebih takut lagi kepada Allah SWT. Kita ditugaskan oleh Allah untuk memberi ingat kepada kebenaran.” .. Sjafrudin Prawiranegara 

Undangan tidak serta merta mengatasi berbagai permasalahan korupsi. Sebab hukum seringkali hanya berlaku di atas kertas. Masih banyak celah yang bisa dibuat, bahkan seringkali dipermainkan.

Sebagai solusi, Sjafruddin mengingatkan perlu adanya sistem politik yang bisa menjadi check and balances sehingga para pejabat termasuk para penegak hukum tidak bisa bertindak sewenang-wenang. Hal ini perlu dilakukan mulai dari tingkatan pejabat terendah hingga yang tertinggi. Tiap pejabat dan pegawai pemerintahan harus bisa diawasi, dikritik, dikoreksi, dan dihukum jika melakukan pelanggaran.

Sayangnya, di masa Orde Baru, check and balances dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia itu seolah tidak ada. Lembaga legislatif yang semestinya menjadi pengawas berjalannya pemerintahan justru hanya membebek. Menurut Sjafruddin, dengan kondisi seperti itu maka para dewan rakyat itu sudah tidak lagi mencerminkan suara dan kedaulatan rakyat.

“Sekarang siapa yang berani mengeritik dan menegur presiden? DPR-kah? Atau MPR? Mana mungkin! Mereka terlalu takut untuk di-recall dari kedudukannya yang empuk!” Tulis Sjafruddin menggambarkan kondisi pemerintahan saat itu.

Ia lalu melanjutkan, “Anggota-anggotanya sebagian besar diangkat oleh presiden dan yang dipilih harus disetujui dulu pencalonannya oleh pemerintah. DPR dan MPR bukan mencerminkan kedaulatan rakyat, tetapi kedaulatan pemerintah, yaitu presiden! Oleh karena itu, pemilihan umum yang baru lalu hanya merupakan penghamburan uang rakyat belaka!”

Selain restrukturisasi sistem politik dan pemerintahan yang lebih terbuka dan demokratis, peran masyarakat sipil juga diperlukan dalam pengawasan pemerintahan. Peran lembaga masyarakat sipil baik itu organisasi, media pers, atau gerakan mahasiswa, perlu diperkuat agar berani menjadi pengawas para pejabat di pemerintahan. Sayangnya, di masa Orde Baru pun banyak gerakan masyarakat sipil yang direpresi oleh pemerintah. Banyak dari mereka yang dibungkam dan diancam jika bersuara.

Dari masyarakat juga tidak dapat diharapkan adanya social dan political control yang efektif. Koran-koran dan majalah-majalah terlalu takut untuk dibredel kalau mengemukakan hal-hal atau pendapat-pendapat yang tidak disenangi oleh pemerintah. Yang masih sedikit berani adalah mahasiswa-mahasiswa, tetapi suara mereka hanya boleh dikeluarkan di campur, kalau mereka mau mengeluarkan hal-hal yang benar tetapi tidak disenangi oleh pemerintah…, tulis Sjafruddin.

Karena seringnya Sjafruddin menyuarakan kritik terhadap pemerintah Orde Baru ini, dia kerap kali mendapat larangan ketika ingin mengisi khutbah, ceramah, atau seminar. Terutama pada masa-masa menjelang pemilihan umum, gerak-geriknya sangat diawasi dan dibatasi. Bahkan pada 1977 Sjafruddin sempat ditangkap dengan tuduhan telah menghasut dan menghina pemerintah. Selama kurang lebih tiga pekan ia ditahan dan diinterogasi, hingga akhirnya ia dilepaskan karena tidak ada bukti kuat yang bisa menyeretnya ke pengadilan.

Menyampaikan kritik dan koreksi atas sebuah kesalahan atau kemungkaran, bagi Sjafruddin merupakan kewajiban dirinya sebagai seorang Muslim sekaligus sebagai warga negara. Seringnya Sjafruddin bersuara bukan berarti dirinya merasa hebat dan tidak takut pada siapa pun. Dalam biografi yang ditulis oleh Ajip Rosidi, Sjafruddin mengatakan:

Kalau saya sering mengkritik pemerintah, bukan artinya saya tidak mengenal takut. Saya takut kepada Presiden Soeharto, saya takut kepada Pangkopkamtib Laksamana Soedomo. Tapi saya lebih takut lagi kepada Allah SWT. Kita ditugaskan oleh Allah untuk memberi ingat kepada kebenaran. … Saya melakukannya dengan didasari kasih sayang. Saya tidak menyimpan rasa benci sedikit pun baik terhadap Presiden Soeharto maupun terhadap Laksamana Soedomo, atau terhadap para pejabat lain.”