Kontroversi Tunjangan DPRD masih Ramai Dibicarakan, Awaaas Ada Yang Manfaatkan Situasi..!

 

Gambar Hanyalah Ilustrasi 

Kuningan -Fokus Utama

Kontroversi mengenai tunjangan 50 anggota DPRD masih ramai dibicarakan. Terutama oleh para aktivis dan LSM. Yang jadi persoalannya tentang legalitas pencairan anggaran tersebut.

Hal ini tentu menjadi daya tarik tersendiri. Sebab, diantara aktivis yang menyoroti kasus ini dicuriga ada yang punya kepentingan pribadi, sehingga memanfaatkan dengan mengail di air keruh untuk kepentingan pribadi, seperti halnya pada rumor transfer Rp 50 juta pada kasus PAM Arya Kemuning.

Namun, terlepas dari hal tersebut, pihak eksekutif dan legislatif dalam hal ini harus memberi penjelasan kepada publik sehingga kasus tunjangan anggota DPRD tidak menjadi bola liar.

Kepada Duaempatjamberita.com Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy mengatakan, kelompok aksi boleh saja menyampaikan pendapat karena ini demokrasi, tapi jangan berkesimpulan pendapatnya itu benar. 

“ini semua hanya framing untuk tujuan tertentu, tapi kalau teman teman mempunyai keyakinan bahwa dokumennya itu valid dan dewan memenuhi unsur mensrea laporkan saja ke APH jqngan teriak teriak” tegas Nuzul.

Menurut Zul, yentang tunjangan dewan sudah berlaku sejak puluhan tahun dan ini berlaku seluruh indonesia.

“ini tidak up date karena baru ribut sekarang” ujarnya.

Sementara itu, pemerhati kebijakan publik lokal Kabupaten Kuningan Rusdi, mengatakan, agar tidak membingungkan masyarakat sebaiknya masalah dugaan penyimpangan di tubuh anggota DPRD, sebaiknya dilaporkan saja ke APH jangan cuma ancaman .

(Nia)