Pengamat: Pansus PDAM Aspirasi Publik, Tapi Berpotensi Sekadar Gertak Sambal

 

KUNINGAN – Fokus Utama 

Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) PDAM dinilai sebagai aspirasi masyarakat yang menginginkan transparansi dan profesionalisme pengelolaan badan usaha milik daerah. Namun, langkah tersebut dipandang berisiko berhenti pada manuver politik semata jika tidak disertai komitmen pengawasan yang serius.

Pengamat Kebijakan Publik, Roni Rubiyanto, menegaskan bahwa dorongan pembentukan Pansus muncul dari kegelisahan publik terhadap pengelolaan perusahaan daerah yang berada di bawah kewenangan pemerintah daerah, tetapi kerap terjebak pada pola lama dan tarik-menarik kepentingan politik praktis.

“PDAM seharusnya dikelola secara profesional dan berorientasi pelayanan serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya, laba yang semestinya masuk ke daerah justru menyusut di tengah jalan karena adanya biaya-biaya yang dipaksakan dan terafiliasi dengan politik kepentingan,” ujar Roni, Minggu (8/2).

Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pengelola layanan dasar.

Roni juga menyinggung soal anggaran DPRD. Ia berpandangan, penataan sistem penghasilan anggota dewan perlu diarahkan agar tidak membuka ruang bagi politik transaksional.

“Kalau perlu, UMR-kan saja. Dengan begitu, tidak ada lagi politik dagang sapi. Gonggongan pengawasan justru harus makin keras, sehingga pengguna anggaran tidak main-main dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD,” katanya.

Ia menekankan bahwa DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan secara substansial, bukan simbolik. Prinsip tidak ada dusta dan anggaran bodong harus menjadi komitmen bersama.

“DPRD perlu niat dan pola sinkronisasi serta koordinasi baru. Jangan hanya mementingkan kelompok, tapi fokus pada kepentingan masyarakat Kuningan dalam menyelesaikan persoalan temporer dan akut,” ujar Roni.

Ia menyebut sejumlah isu strategis yang membutuhkan perhatian serius legislatif, mulai dari program makan bergizi gratis (MBG), persoalan lingkungan, hingga tekanan pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut diperparah oleh dampak isu nasional dan internasional yang ikut menekan daya tahan ekonomi lokal.

“Koalisi atau bukan, fungsi pengawasan harus tetap dijalankan. Jangan puas dengan statistik di atas kertas, karena di lapangan masyarakat masih tertekan. Survei terakhir menunjukkan kelas menengah banyak yang turun menjadi miskin,” ungkapnya.

Terkait rencana Pansus PDAM, Roni mengaku pesimistis langkah tersebut benar-benar terwujud hingga menghasilkan perubahan nyata.

“Kalau melihat konstelasi dan kebiasaan yang ada, saya justru melihat Pansus ini berpotensi tidak berjalan. Lebih mirip manuver gertak sambal daripada upaya serius membongkar persoalan struktural,” pungkasnya.

(Rokhim Wahyono)