Yaya Anggota DPRD Kuningan Fraksi PKS Tanggapi Sindiran Haris, SH

Kuningan - Fokus Utama 

Menanggapi sindiran Haris, SH, yang menyebut statement Yaya anggota Fraksi DPRD Kuningan, sebagai humas eksekutif, Yaya menjawab bahwa dirinya menghormati kritikan. 

Namun demikian, menurutnya, dirinya perlu MELURUSKAN beberapa hal mendasar agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman publik terkait posisi dan pernyataan dirinya sebagai Anggota DPRD.

Pertama, menurutnya, DPRD memang bukan humas bupati, dan selaku anggota DPRD, dia tidak pernah menempatkan diri dalam posisi tersebut. 

“Pernyataan yang saya sampaikan bukan untuk membela individu atau kekuasaan, melainkan MELURUSKAN dan MENJELASKAN fakta kelembagaan dan proses pengambilan keputusan anggaran yang memang melibatkan DPRD secara sah dan konstitusional,” jelasnya.

Terkait penjelasannya bahwa DPRD ikut membahas dan menyetujui suatu kebijakan fiskal, lanjut Yaya, bukanlah berarti pembelaan terhadap eksekutif, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan politik kepada publik agar tidak terjadi disinformasi seolah-olah DPRD tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam keputusan tersebut.

“Terkait independensi DPRD dan kode etik, saya justru berpandangan bahwa independensi tidak berarti harus selalu bersikap oposisi secara verbal di ruang publik,” katanya.

Independensi DPRD menurut Yaya, diuji melalui beberapa hal, antara lain, proses pembahasan anggaran, pengambilan keputusan, pengawasan berkelanjutan dalam forum-forum resmi DPRD.

“Bukan semata-mata melalui narasi konfrontatif di media,” ujarnya.

Yaya menyatakan sepakat bahwa setelah Pilkada, jabatan sebagai anggota DPRD adalah amanat rakyat. Justru karena itulah dirinya merasa berkewajiban menyampaikan penjelasan yang utuh, jujur, dan berbasis aturan, bukan membiarkan opini berkembang secara sepotong-sepotong yang dapat merugikan kepercayaan publik terhadap institusi DPRD itu sendiri.

“Checks and balances tidak identik dengan antagonisme, dan kerja legislatif tidak boleh direduksi hanya menjadi kritik verbal tanpa konteks kebijakan. DPRD adalah mitra strategis pemerintah daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara seimbang,” tuturnya.

Yang dia lakukan, lanjut Yaya, adalah menjaga marwah lembaga DPRD dengan menyampaikan fakta apa adanya, sekaligus tetap mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.

“Wajar kalau ada perbedaan pendapat antara partai koalisi dan partai oposisi,” tandasnya.

(Abun/Nia)