Sikap KDM Dalam Penindakan Gunung Ciremai Dinilai Tebang Pilih

 

Kuningan — Fokus Utama

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dalam penertiban aktivitas di kawasan Gunung Ciremai menuai kritik tajam. Tokoh Pemuda Marhaen Jawa Barat, Iwa Gunawan, menilai langkah KDM cenderung tebang pilih dan lebih menargetkan masyarakat kecil, sementara dugaan pelanggaran serius oleh pelaku usaha wisata justru luput dari penindakan.

Menurut Iwa, penertiban yang dilakukan terhadap penambang batu yang mana selama ini rakyat menggantungkan hidup dari kerja fisik, kontras dengan pembiaran terhadap pembangunan kawasan wisata yang dinilai merusak lingkungan dan melanggar tata ruang di sekitar Gunung Ciremai.

“Yang ditindak justru rakyat kecil yang berkeringat untuk makan. Sementara eksploitasi kawasan hutan dan pertanian oleh pengusaha wisata dibiarkan. Ini menimbulkan kesan kuat bahwa KDM tidak punya keberanian menindak pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi, termasuk yang diduga berasal dari lingkaran separtainya sendiri,” ujar Iwa.

Iwa menyoroti kawasan wisata Arunika di wilayah Pajambon, Kecamatan Jalaksana, yang dinilai terus melakukan ekspansi ke area sensitif, berdekatan dengan sumber air panas alami dan kawasan bertebing. Aktivitas tersebut, kata dia, berpotensi memicu bencana ekologis di masa depan.

“Daerah Pajambon dan Jalaksana ini wilayah rawan. Jika pepohonan dibabat dan kontur tanah diubah demi wisata tematik yang tidak selaras dengan kearifan lokal Sunda, maka ancaman longsor dan banjir itu tinggal menunggu waktu,” tegasnya.

Selain merambah kawasan berlereng, pembangunan wisata juga disebut telah mencaplok lahan pertanian produktif dan saluran irigasi. 

Iwa mengungkapkan, lahan yang sebelumnya ditanami bawang daun, kol, wortel, kentang, dan palawija kini berubah menjadi deretan bangunan kafe dan fasilitas wisata.

“Saya berada langsung di lokasi. Petani yang dulu menanam sayuran sekarang terdesak. Tanaman pangan seperti menjadi minoritas di tengah kepungan bangunan komersial,” katanya.

Iwa juga mengkritik lemahnya pengendalian tata ruang. Menurutnya, sebagian wilayah tersebut seharusnya tetap dipertahankan sebagai hutan produksi, hutan tanaman, atau lahan pertanian, bukan dialihfungsikan demi keuntungan jangka pendek segelintir pihak.

“Banyak petani menjual lahannya karena iming-iming harga tinggi. Ini keuntungan sesaat, tapi kerugiannya ditanggung masyarakat luas ketika terjadi krisis air, banjir, dan longsor,” ujarnya.

Ia mendesak Gubernur Jawa Barat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran tata ruang, eksploitasi air tanah, dan pemanfaatan air permukaan secara berlebihan di kawasan sekitar Ciremai.

Tak hanya itu, Iwa meminta DPRD Jawa Barat dan DPR RI ikut mengawal persoalan ini secara serius, khususnya legislator dari PDI Perjuangan, agar tidak terjadi pembiaran yang berujung pada kerusakan lingkungan permanen.

“Ini bukan soal anti-wisata, tapi soal keadilan ekologis dan keberpihakan pada rakyat. DPRD Jabar dan DPR RI, terutama dari PDI-P, harus turun tangan. Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan modal,” pungkasnya.

(Nia)