Intip Nasib Karir Dr. Edy Sarif, Sang Direktur RSUD Linggarjati Non Aktif

Dr. Edy Sarif, Sang Diréktur RSUD LINGGARJATI Yang Dinonaktifkan Akibat Kasus Kelalaian Penanganan Pasien

Kuningan-FOKUS UTAMA

Sudah beberapa bulan kasus dugaan kelalaian RSU Linggarjati Kuningan berlalu. Proses hukum masih terus berjalan. Sementara Direktur RSUD Linggarjati dr. Edi Syarip telah dinonaktifkan selama lebih dari tiga bulan, sejak diumumkan oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, MSi.

Fokus Lainnya:

Ketua Forum PKBM Diduga Korupsi Dana Hibah 100 juta

Anggaran Jasa Médis Covid 19 Senilai 8 M

Lalu bagaimanakah nasib status Sang Direktur non aktif tersebut, yang notabene Status posisi jabatannya punya golongan eselon dua belum jelas, apakah masih menduduki jabatan setara eselon 2 atau bagaimana.  

Demikian pertanyaan yang terlontar dari Ketua Forum Wartawan Désa Dan Sekolah, Suradi.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar memastikan pemerintah daerah tetap menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung di kepolisian. 

“Yang pasti kita menghormati terhadap proses hukum yang berjalan. Ya, kita juga sudah menyiapkan pendampingan hukum,” kata Dian.

Menurutnya, pendampingan hukum terhadap kasus di RSU Linggajati telah disiapkan tidak hanya oleh Pemkab, tapi juga oleh pihak rumah sakit. 

“Kalau tidak salah, dari internal rumah sakit juga sudah menyiapkan pengacara,” ungkapnya.

Bupati berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik tanpa mengabaikan proses hukum. 

“Kalau saya sih berharap ini bisa diselesaikan secara win-win solution. Tapi ya akhirnya kita kembali lagi ke hukum yang tengah berproses. Mudah-mudahan ada solusinya,” ujarnya.

Terkait Penonaktifan Direktur RSUD Linggarjati, Dr. Edi Sarip, menyusul kasus dugaan kelalaian medis yang berujung pada kematian seorang bayi di RSUD Linggajati. Menurut Dian, Langkah tersebut diambil untuk menjamin independensi investigasi yang dilakukan oleh tim gabungan Majelis Disiplin Profesi dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

“Penonaktifan ini bukan bentuk penghukuman, melainkan bagian dari prosedur agar investigasi berjalan tanpa hambatan,” kata Dian

(BOPIH/FOKUS KUNINGAN)