Penulis Indrya Purnamasari 

Ketua FORWADES Suradi


KUNINGAN-FOKUS UTAMA 

Hampir dua tahun kepemimpinan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., perjalanan pemerintahan Kabupaten Kuningan mulai memasuki fase yang tak lepas dari sorotan.

Bukan hanya soal program pembangunan dan capaian pemerintahan, kritik juga datang dari kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan daerah yang mempertanyakan arah sejumlah regulasi serta kebijakan pemerintah daerah.

Ketua FORWADES menilai, sejauh ini belum terlihat capaian yang dianggap signifikan dan membanggakan masyarakat Kuningan. Sebaliknya, sejumlah kebijakan justru dinilai memunculkan kontroversi dan berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi kepentingan publik.

Sorotan tersebut setidaknya mengarah pada beberapa persoalan strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah.

RTRW Jadi Sorotan

Salah satu yang menjadi perhatian adalah revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kebijakan tata ruang tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan perlindungan lingkungan dan ketersediaan ruang publik. FORWADES menilai arah penataan ruang justru lebih mengakomodasi kepentingan industri skala besar dibandingkan perlindungan kawasan permukiman dan kepentingan masyarakat.

Persoalan tata ruang bukan sekadar garis di atas peta. Di dalamnya terdapat masa depan kawasan permukiman, lahan pertanian, ruang publik, hingga keberlangsungan lingkungan hidup masyarakat.

Karena itu, kebijakan RTRW menjadi salah satu titik yang dinilai perlu dibuka secara transparan kepada publik.

Hutan dan Kawasan Konservasi Dipertanyakan

Sorotan berikutnya menyangkut kondisi kawasan hutan dan konservasi.

Maraknya pembabatan hutan serta aktivitas ekonomi di kawasan yang disebut sebagai area konservasi memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan.

Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Kerusakan kawasan hutan dapat berdampak pada keseimbangan ekosistem dan berpotensi meningkatkan risiko persoalan lingkungan, mulai dari berkurangnya ketersediaan air hingga ancaman longsor dan banjir bandang di wilayah bawah.

Dalam konteks Kabupaten Kuningan yang memiliki kawasan pegunungan dan menjadi salah satu daerah penting dalam sistem ekologis wilayah sekitarnya, persoalan lingkungan menjadi isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Regulasi Dinilai Tebang Pilih

Selain tata ruang dan lingkungan, FORWADES juga menyoroti sejumlah rancangan aturan daerah serta kebijakan administrasi yang dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil.

Proses perumusan sejumlah kebijakan juga dipersoalkan karena dinilai belum cukup transparan dan belum melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna.

Padahal, setiap regulasi yang menyentuh kehidupan masyarakat idealnya tidak hanya berhenti pada proses administratif. Publik perlu mengetahui apa tujuan kebijakan, siapa yang terdampak, serta bagaimana pemerintah memastikan kebijakan tersebut tidak justru memperlebar beban masyarakat.

Demonstrasi dan Audiensi Jadi Alarm Publik?

Di tengah berbagai persoalan tersebut, aksi demonstrasi dan audiensi dari berbagai kelompok masyarakat juga disebut semakin sering mewarnai perjalanan pemerintahan daerah.

Berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari persoalan hak masyarakat hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Bagi FORWADES, kondisi tersebut perlu dibaca sebagai sebuah alarm. Banyaknya kelompok yang datang menyampaikan aspirasi menunjukkan adanya keresahan publik yang membutuhkan respons serius dari pemerintah daerah.

Namun, apakah hal itu benar-benar menunjukkan menurunnya kepercayaan masyarakat, tentu masih membutuhkan pengukuran dan data yang lebih komprehensif.

Yang jelas, pemerintah daerah kini menghadapi tuntutan agar lebih terbuka terhadap kritik dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekadar Kebijakan

Hampir dua tahun masa kepemimpinan menjadi momentum penting untuk melihat sejauh mana janji dan program pemerintah diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga bukti nyata berupa peningkatan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, pelayanan publik yang baik, serta pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.

FORWADES mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap berbagai regulasi yang telah diterbitkan sekaligus meminta pemerintah daerah kembali memprioritaskan program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam Kuningan.

Kritik tersebut kemudian bermuara pada satu pertanyaan besar: setelah hampir dua tahun memimpin, capaian apa yang benar-benar dapat dirasakan dan dibanggakan masyarakat?

Ketua FORWADES bahkan melontarkan kritik tajam:

“Bupati Kuningan minim prestasi dan tidak ada yang dibanggakan oleh masyarakat Kuningan.”

Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari FORWADES. Di sisi lain, penilaian menyeluruh terhadap kinerja kepala daerah tentu perlu melihat data capaian pembangunan, indikator kesejahteraan, realisasi program, serta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pada akhirnya, sorotan publik bukan sekadar persoalan siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjawab kritik dengan data, membuka ruang dialog, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan Kabupaten Kuningan.