!-- [ Meta Tag SEO ] --> Dinilai Cacat Hukum Dan Kepatutan, SK Bupati Tentang Tunjangan DPRD Memunculkan Aksi Penolakan - FOKUS UTAMA

Home Top Ad


 


 


 


 

Kamis, 12 Februari 2026

Dinilai Cacat Hukum Dan Kepatutan, SK Bupati Tentang Tunjangan DPRD Memunculkan Aksi Penolakan

 


Kuningan-Fokus Utama


Kamis, 13 Februari 2026 di Gedung DPRD Kabupaten Kuningan tidak sepi seperti biasanya. Masa pendemo dari aliansi Mahasiswa dan LSM tampak bergerak di halaman gedung. Pihak keamanan pun terlihat berjaga jaga.


Gemuruh teriakan penolakan legalitas SK Bupati Kuningan tentang tunjangan DPRD yang dinilai cacat hukum dan kepatutan menjadikan suasana jadi Crowded.


Samentara dari sound speaker yang dipasang di bak mobil terdengar lagu Wakil Rakyat dari Iwan Fals menggema, menambah semangat mereka.


Imawati, dengan narasi pembuka mewakili massa pendemo dengan lantang menyuarakan situasi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat Kuningan yang lagi sulit. 


Lalu, orasi pun berlanjut ke soal tata kelola keuangan daerah yang menurut Ima ada yang janggal. Salah satunya masalah regulasi tunjangan anggota DPRD yang dinilai cacat hukum.  


Lain dari itu , dalam kondisi keuangan daerah yang lagi kesulitan finansial seharusnya pemda lebih fokus ke besaran belanja publik yang bisa mensejahterkan masyarakat. 


Tapi justru menurutnya, malah kebalikannya, SK Bupati tentang tunjangan anggota DPRD justru yang naik signifikan. Hampir 20 juta dari tunjangan sebelumnya. 


"Apa ini tidak menciderai perasaan rakyat?” demikian pertanyaan yang dilontarkannya.


Orator lain Iman Rafi'i yang juga sebagai korlap, lebih dalam lagi menyoroti SK Bupati tentang besaran tunjangan yang juga dinilainya cacat hukum. 


Dasarnya tidak jelas, katanya, Ada klausal yang dilewati. Peraturan Bupati yang seharusnya dijadikan landasan hukum penerbitan SK, justru dikesampingkan. 


“Ada apa dengan Kuningan ? Saya minta anggota dewan yang terhormat untuk memberikan jawaban," tandas Iman.

Suasana Crowded 


Aksi demo seperti dianggap angin lalu. Para anggota Dewan yang ditunggu mereka belum juga muncul. Massa yang mulai beringas, memaksa merangsek masuk ke halaman gedung DPRD.  


Aksi saling dorong tak terelakan antara massa demonstran yang mencoba masuk ke halaman gedung tertahan barisan siaga petugas keamanan Polres Kuningan. 


Situasi semakin memanas, asap hitam dari ban kendaraan yang dibawa dan dibakar menambah situasi mencekam dan liar. Aksi diselingi pelemparan air mineral dan telor 


Kapolres Turun Tangan Hingga Suasana Kembali Damai


Untungnya, sebelum situasi semakin memburuk, Kapolres Kuningan AKBP Muhamad Ali Akbar segera turun ke kerumunan mengambil inisiatif persuasif, menyapa para demonstran sebagai sahabat, bukan sebagai perusuh yang harus digebuk. 


Suasana semakin mencair damai, apalagi setelah Akbar mampu mempasilitasi keinginan pendemo bertemu dengan para anggota dewan. 


Di auditorium gedung DPRD, tampak Ketua, wakil ketua dan para anggota DPRD , unsur Sekertsriat Dewan dan perwakilan setdakab siap menerima para pendemo untuk menyampaikan aspirasi terkait SK Bupati No 900/KPTS.413/2025 tentang pemberian tunjangan anggota DPRD yang dinilai cacat hukum karena proses penerbitan SK tidak berdasar pada kaidah hukum yang seharusnya. 


(Nia/Didi Supriadi)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad


 

Pages