Semarang - FOKUS UTAMA 

Sebanyak 15 orang tewas dan 19 orang terluka akibat kecelakaan bus yang terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Senin dini hari pukul 00.30 WIB 

Proses evakuasi korban berlangsung dramatis, korban ada yang terjepit sehingga evakuasi memerlukan waktu berjam-jam.

Pada saat kejadian, Basarnas Semarang yang sedang beriaga khusus Nataru (Natal dan Tahun Baru) di Posko Gabungan Kalikangkung Kota Semarang langsung menuju lokasi melakukan penanganan.

"Kami beserta tim SAR gabungan dari Polri, Jasa Marga, PMI dan lainnya berhasil mengevakuasi seluruh korban dari bus yang mengalami kecelakaan. Ada 15 penumpang yang meninggal dunia dan 19 lainnya luka-luka" kata Kepala Kantor SAR Semarang Budiono, dilansir Antara, Senin (22/12/2025).

Ia mengungkap proses evakuasi cukup sulit karena ada sebagian korban yang masih dalam posisi terjepit. Selain itu, akses menuju korban juga dipenuhi pecahan kaca.

Tim SAR harus masuk ke dalam bus yang terguling, menggapai dan membuka akses menuju korban, serta mengevakuasi korban keluar dari dalam bus dengan ekstra hati-hati.

"Proses evakuasi selesai pukul 4 subuh (04.00 WIB) tadi. Penyebab kecelakaan itu sendiri belum diketahui secara pasti, namun diduga bus hilang kendali saat melaju kencang dari arah Jakarta menuju Yogyakarta dini hari tadi," katanya.

Proses evakuasi selesai sekitar pukul 04.00 WIB. Seluruh korban yang berhasil dievakuasi kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat, di antaranya RSUP dr. Kariadi, RS. Columbia Asia dan RSUD dr. Adhyatma MPH atau RS. Tugu Semarang.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak, sehingga proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar," katanya.

Bus itu berangkat dari Jatiasih, Jakarta, hendak menuju Yogyakarta. Bus dilaporkan melaju kencang dan diduga hilang kendali sehingga menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling.

Budiono juga mengimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dalam berkendara, serta beristirahat jika mengalami kelelahan.

"Dan kami imbau untuk pengguna jalan agar lebih berhati-hati lagi dalam berkendara. Istirahat bila lelah dan jaga jarak aman dari kendaraan lainnya," katanya.

(****)

Bupati Kuningan Saat Menyerahkan Piagam Kepada Kuwu Jagara

Kuningan-Fokus Utama 

Melalui Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan dengan Kinerja Istimewa Tingkat Kabupaten Kuningan, Pemerintah terus berupaya untuk memperkuat kinerja pelayanan publik. 

Hasil evaluasi tersebut diumumkan sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan piagam penghargaan dan plakat, pada apel pagi di Halaman Kantor Pemda Kabupaten Kuningan, Kompleks KIC, Senin (22/12/2025).

Evaluasi kinerja dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari pembinaan berkelanjutan terhadap pemerintahan desa dan kelurahan.

Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Bupati Kuningan Nomor 400.10.2.1/KPTS.1057-DPMD/2025 tanggal 26 September 2025.

Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, Dr. H. M. BUDI ALIMUDIN., M.Si., MH, menyampaikan, evaluasi kinerja tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. 

“Kami ingin membangun budaya kerja yang terukur, transparan, serta berorientasi pada pelayanan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, pada kategori desa, hasil evaluasi menempatkan Desa Jagara Kecamatan Darma sebagai peringkat pertama dengan nilai 87,54. Peringkat kedua diraih Desa Luragungtonggoh Kecamatan Luragung dengan nilai 84,76, disusul Desa Selajambe Kecamatan Selajambe pada peringkat ketiga dengan nilai 81,63.

“Sementara peringkat keempat dan kelima masing-masing ditempati Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi dengan nilai 60,63 dan Desa Gunungmanik Kecamatan Ciniru dengan nilai 59,35,” katanya.

Untuk kategori kelurahan, Budi mengatakan, peringkat pertama diraih Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan dengan nilai 71,27. Peringkat kedua ditempati Kelurahan Winduherang Kecamatan Cigugur dengan nilai 68,21, dan peringkat ketiga Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur dengan nilai 66,10.

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, dalam arahannya, menyampaikan apresiasi kepada desa dan kelurahan berprestasi dalam evaluasi kinerja tingkat kabupaten, di antaranya Desa Jagara, Kelurahan Gungtonggo, Selajambe, Tambakbaya, Gunungmanik, Ciporang, Winduherang, dan Cipari. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyiapkan program pembangunan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja terbaik tersebut.

“Kami optimis masih banyak desa potensial di Kuningan. Ke depan, kompetisi akan diperluas, seperti desa wisata dan desa literasi, agar inovasi terus tumbuh,” pungkasnya.

Penyerahan penghargaan tersebut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam mendorong peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan, khususnya dalam tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta inovasi pembangunan di tingkat lokal.

Bupati Dian, berharap melalui evaluasi kinerja ini, pemerintah daerah berharap desa dan kelurahan terus terpacu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. 

(Bopih/Dik OI/Ellen)

Kuningan - FOKUS UTAMA 

Masa libur sekolah dan natal tahun baru (Nataru), menjadikan obyek wisata Woodland yang terletak di Jalan Raya Ragasakti, Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Antrean panjang terlihat sejak pagi hari, dengan pengunjung antusias menikmati waktu luang bersama keluarga dan teman.

Harga tiket Woodland bervariasi tergantung hari dan musim. Pada hari kerja (weekday), tiket seharga Rp20.000 untuk anak dan dewasa, sedangkan pada akhir pekan, hari libur, dan tanggal merah dikenakan harga Rp25.000. Jelang libur Nataru, semua tiket (anak dan dewasa) juga ditetapkan sebesar Rp25.000, dengan batasan usia mulai dari 2 tahun.

Fasilitas yang tersedia cukup lengkap, antara lain 8 kolam renang untuk anak dan dewasa. Selain itu, terdapat beberapa wahana baru seperti roller coaster, giant swing, keranjang terbang, flying fox, berkuda, dan panahan. Namun, yang masih menjadi primadona di kalangan pengunjung adalah wahana perosotan. 

Untuk kebutuhan ganti pakaian (toilet), tempat istirahat (gajebo), pengunjung bisa menggunakannya secara gratis. Keistimewaan lain, pengunjung diizinkan membawa makanan dari luar.

Owner Woodland Fery Wurangian melalui Manager Woodland, Zeni, menyatakan bahwa pihaknya sudah terbiasa melakukan persiapan matang jelang musim libur. 

"Seperti yang sudah dilakukan setiap tahun, untuk persiapan jelang Nataru kami sudah memasang rambu-rambu lalu lintas untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung. Selain itu pengawasan pun lebih di tingkatkan lagi," jelasnya, Minggu (21/12/2025).

Menurut Zeni, pengunjung tahun ini berasal dari berbagai wilayah, terutama Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan). 

"Ada juga dari Bandung, Bekasi, Karawang, Jakarta, Depok, Bogor, bahkan ada juga pengunjung dari Belanda dan Prancis yang kebetulan sedang berlibur di Kuningan dan berkunjung ke Woodland," tambahnya.

Putri (15), siswa MAN 2 Kuningan yang baru pertama kali mengunjungi Woodland, juga mengaku sangat terkesan. 

"Kesannya seru sekali, banyak wahananya yang asik. Apalagi naik perosotan, dan giant swing yang nguji adrenalin banget," ungkapnya dengan senang.

Selain Putri, beberapa pengunjung dari luar daerah juga menyampaikan kesan mereka. Rio (22) dari Bogor yang datang bersama teman-temannya mengungkap,

"Pertama kali ke Woodland, ternyata lebih seru dari yang dikira! Wahana baru kayak giant swing dan roller coaster bikin puas banget, apalagi harga tiketnya terjangkau," katanya.

 Sementara itu, Siti (35) dari Jakarta yang datang dengan keluarga mengatakan, 

"Tempatnya luas, fasilitas cukup lengkap, dan bisa bawa makanan dari luar jadi hemat. Cocok banget buat liburan bareng anak-anak," ujarnya dengan senang hati.

(Nia)

Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah RI Abdul Mu'ti Saat Berpidato Di Acara Peresmian Revitalisasi

Kuningan-Fokus Utama 

Pemerintah berkomitmen agar setiap anak memperoleh pendidikan yang bermutu termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Demikian diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Prof. Dr. Abdul Mu’ti, menghadiri kegiatan peresmian Revitalisasi SLB SE Jawa Barat di gedung SLB Taruna Mandiri, Kuningan, Minggu, 20 Desember 2025, kemarin.

Abdul Mu'ti juga mengapresiasi para pendidik luar biasa, menurutnya, pengabdian mereka melampaui pengabdian formal seorang pejabat negara.

“Ada orang yang mampu melihat dunia tetapi tidak bisa menerangi dunia dengan kiprahnya. Dengan terus terang saya katakan, sebagai pejabat negara, kami tidak mampu mendidik anak berkebutuhan khusus seperti bapak dan ibu sekalian,” ungkapnya.

Menurut Mu’ti, pemerintah sudah menurunkan dana untuk 382 satuan pendidikan luar biasa dengan nilai anggaran Rp526M secara nasional. Dari jumlah itu Rp18M untuk unit sekolah baru yakni di Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, dan Lampung.

“Untuk Jawa Barat alokasinya untuk 60 SLB, terdiri dari 32 SLB Negeri dan 28 SLB Swasta. Semuanya dengan nilai anggaran Rp68,54M,” katanya.

Sedangkan Khusus untuk SLB Taruna Mandiri menerima anggaran Rp3,9M. Untuk 26 paket rehabilitasi termasuk ruang kelas, perpustakaan dan UKS.

Pembangunan dan rehabilitasi ini, lanjut Mu’ti, merupakan amanah konstitusi, setiap warga negara berhak atas pendidikan bermutu. Dan setiap anak berkebutuhan khusus berhak atas layanan pendidikan bermutu.

(Nia/Bopih/FOKUS KUNINGAN)

Kuningan - FOKUS UTAMA

Nomor handphone milik Ketua Gibas Kuningan, Manap Suharnap, diduga menjadi sasaran peretasan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Akibat kejadian tersebut, akun WhatsApp miliknya tidak dapat digunakan dan berada dalam kendali orang lain.

Manap mengungkapkan, kejadian itu bermula saat dirinya masih berada di luar rumah, di mana handphone dalam kondisi normal. Namun, setelah berada di dalam mobil, aplikasi WhatsApp tiba-tiba tidak bisa digunakan. Tak lama kemudian muncul pemberitahuan bahwa nomor miliknya telah dikendalikan oleh pihak lain.

“WhatsApp tidak bisa digunakan dan ada pesan bahwa nomor saya dikendalikan orang lain. Setelah itu, keluar beberapa pesan yang mengatasnamakan saya, isinya meminjam uang,” ujar Manap, Minggu (21/12/2025).

Dalam pesan yang beredar, pelaku menggunakan modus meminjam dana dengan bahasa persuasif, di antaranya meminta saldo sebesar Rp2 juta dengan janji akan dikembalikan keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIB.

Atas kejadian tersebut, Manap berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak menanggapi pesan apa pun yang mengatasnamakan dirinya melalui nomor handphone 0812-9312-2021, karena saat ini nomor tersebut masih berada dalam kendali pihak lain.

“Saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk tidak merespons pesan apa pun dari nomor tersebut. Itu bukan saya,” tegasnya.

Manap juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang memanfaatkan peretasan akun WhatsApp, serta tidak mudah percaya terhadap permintaan uang yang disampaikan melalui pesan singkat.

(Abun/Bopih)

Ciamis-FOKUS UTAMA 

Terkait Surat Edaran Gubernur Jawabarat tentang Penghentian Izin Perumahan, Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Ciamis, Ace Bastaman, mengaku, pihaknya tengah berkonsultasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

“Adanya moratorium ini, kita menunggu aturan jelasnya seperti apa dan sambil berkonsultasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat,” kata Ace Bastaman

Ia menjelaskan, koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan apakah moratorium berlaku menyeluruh atau hanya untuk daerah kabupaten dan kota yang belum memiliki kajian kebencanaan.

Kabupaten Ciamis sendiri, menurutnya, telah memiliki kajian bencana serta titik-titik wilayah yang tidak diperbolehkan untuk pengembangan perumahan.

“Nah moratorium ini apakah ada kajian lain atau cukup yang sudah ada kajian bencana. Makanya kita koordinasikan terlebih dahulu untuk memastikan tentang moratorium ini masih berproses izin perumahan saja atau khusus kabupaten/kota yang belum memiliki kajian bencana?” ujarnya.

Ace menambahkan, setiap permohonan pembangunan perumahan di Kabupaten Ciamis selama ini dibahas melalui rapat bersama lintas instansi, mulai dari DPRKPLH, Satpol PP, DPMD, pemerintah kecamatan dan desa, Dishub, Damkar, tokoh masyarakat, hingga pihak terkait lainnya melalui forum penataan ruang.

Ia juga menjelaskan perubahan kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika sebelumnya pembangunan perumahan hanya diperbolehkan di wilayah perkotaan Ciamis, saat ini pengembangan perumahan dapat dilakukan di seluruh kecamatan, sepanjang sesuai dengan RTRW.

Namun pembangunan perumahan hanya diperbolehkan pada wilayah yang dalam peta RTRW ditetapkan sebagai kawasan permukiman dan perkotaan, sementara kawasan permukiman perdesaan tidak diperkenankan.

“Sebanyak 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis bisa dibuat perumahan, asal dengan RTRW dalam petanya permukiman dan perkotaan,” katanya.

Terkait penggunaan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Ace menegaskan bahwa sejak September 2025 pengembangan perumahan di atas LSD sudah tidak diperbolehkan

“Semenjak September 2025 untuk LSD tidak boleh pengembangan perumahan, karena sudah dilakukan moratorium sama Kementerian ATR BPN,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan moratorium juga harus mempertimbangkan iklim investasi, mengingat masih ada pengajuan perizinan perumahan yang sedang berjalan.

Selain itu, Pemkab Ciamis juga harus memperhatikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Jabatan Fungsional Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda DPRKPLH Kabupaten Ciamis, Ana Suhandana, menyebutkan terdapat tujuh pengembangan perumahan yang masih dalam proses perizinan.

Perumahan tersebut meliputi Dhiaraland di Baregbeg, Bumi Galuh di Baregbeg, Pesona Medina di Cikoneng, Gardenland di Cijeungjing, Royal Medina di Imbanagara, Medina Residence di Singandaru Kawali, serta Cimamut Permai di Sadananya.

Ana menambahkan, Surat Edaran Gubernur Jawa Barat diterbitkan pada 13 Desember 2025, sehingga besar kemungkinan kebijakan penghentian sementara penerbitan izin perumahan tersebut baru akan berlaku pada tahun 2026. Dengan demikian, pengajuan perizinan perumahan yang saat ini masih berproses diperkirakan tetap berjalan.

“Kemungkinan aturan tersebut berlaku untuk tahun 2026, sehingga yang masih berproses perizinan tetap berjalan,” katanya.

(C001/FOKUS CIAMIS)

Kuningan-FOKUS UTAMA

Jelang Natal dan Tahun Baru harga kebutuhan pokok dijamin stabil. Hal tersebut diungkapkan Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rahmat Yanuar, MSi, usai monitoring langsung ketersediaan pasokan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun pasar modern.

Monitoring dilakukan bersama Wakil Bupati Tuti Andriani, unsur Forkopimda, Diskatan, Diskanak, Diskopdagperin, Bagian Perekonomian dan SDA, dan lainnya, Sabtu (20/12/2025).

Sejumlah lokasi strategis yang menjadi sasaran pemantauan di antaranya Toserba Griya, Toserba Surya, Pasar Baru Kuningan, dan Pasar Kepuh Kuningan. Kegiatan ini bertujuan memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang wajar menjelang Nataru.

Bupati Dian mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan harga kebutuhan pokok secara umum terpantau relatif stabil. Meski terdapat kenaikan pada beberapa komoditas, seperti telur dan sayuran, namun masih dalam batas kewajaran.

“Secara umum harga di pasar masih stabil. Ada kenaikan di beberapa item, tetapi belum mengkhawatirkan,” ujar Bupati Dian yang dikenal dengan Bapa Urang.

Meski demikian, Bupati mencatat adanya harga beras SPHP Bulog di salah satu toko modern yang tidak sesuai ketentuan. Ia meminta agar segera dilakukan penyesuaian harga sesuai regulasi.

Selain itu, kenaikan harga daging ayam juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Harga ayam tercatat mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram, dengan kisaran Rp42.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram.

Bupati menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan langkah pengendalian untuk menjaga stabilitas harga, daya beli masyarakat, serta kelangsungan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. 

(Nia/Bopih/Fokus Kuningan)