KUNINGAN–  Fokus Utama 

Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menjadi jaminan terjadinya perbaikan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) menegaskan bahwa yang dibutuhkan publik saat ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan.

Pentolan FORMASI, Santos Johar, mengatakan pergantian Kepala BGN beserta dua wakilnya memang memunculkan harapan baru di tengah masyarakat. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik tidak akan selesai apabila hanya terjadi pergantian figur tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Publik menunggu perubahan nyata. Persoalan MBG bukan hanya soal siapa yang memimpin BGN, tetapi bagaimana tata kelola program ini dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Santos, Rabu (3/6/2026).

Ia menyoroti berbagai persoalan yang muncul sejak program MBG berjalan, mulai dari dugaan praktik penjualan titik dapur SPPG, mekanisme penunjukan pengelola yang dinilai tidak transparan, kualitas makanan yang dikeluhkan masyarakat, hingga dugaan keracunan yang sempat mencuat di sejumlah daerah.

Menurut Santos, seluruh persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan baru BGN agar program yang menyerap anggaran besar negara itu benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Khusus di Kabupaten Kuningan, FORMASI mendesak dilakukan audit dan evaluasi total terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan masih adanya SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang dipersyaratkan.

"Jika benar masih ada SPPG yang beroperasi tanpa IPAL yang memadai, maka ini harus menjadi perhatian serius. Dapur produksi makanan skala besar menghasilkan limbah yang wajib dikelola sesuai ketentuan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat," tegasnya.

Selain persoalan IPAL, Santos meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas operasional SPPG, standar sanitasi, kelayakan bangunan, higienitas dapur, kualitas bahan baku, sistem distribusi makanan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan BGN.

FORMASI juga meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait untuk tidak hanya menyerahkan pengawasan kepada BGN semata.

"Pengawasan harus melibatkan semua pihak. Pemerintah daerah harus aktif melakukan monitoring agar kualitas makanan, keamanan pangan, standar sanitasi, serta pengelolaan limbah benar-benar terjaga. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan," katanya.

Selain itu, Santos turut menyoroti kebijakan pengangkatan tenaga ahli gizi yang pembiayaannya berasal dari APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan di tengah banyaknya tenaga honorer, khususnya guru honorer, yang hingga kini belum memperoleh perhatian memadai dari pemerintah.

Ia menilai pimpinan baru BGN harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG, termasuk memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti melanggar standar pelayanan maupun ketentuan lingkungan hidup.

"Kita mendukung tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi dukungan itu harus dibarengi dengan transparansi, pengawasan yang kuat, dan keberanian melakukan pembenahan terhadap berbagai kelemahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Santos, keberhasilan Program MBG tidak ditentukan oleh pergantian pejabat semata, melainkan oleh kesungguhan pemerintah melakukan reformasi tata kelola program secara menyeluruh.

"Pergantian pimpinan hanyalah awal. Yang ditunggu masyarakat adalah audit total, transparansi, dan perbaikan nyata di lapangan. Khusus di Kabupaten Kuningan, evaluasi terhadap seluruh SPPG harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana standar pelayanan, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan telah dipenuhi," pungkas Santos Johar.

Bandung-Fokus Utama 

Pemkot Bandung memulai genderang perang melawan aksi kejahatan jalanan, terutama begal. Pemkot menggandeng Satuan Brimob Polda Jawa Barat untuk memberantas fenomena tersebut.

Pembentukan satgas ini mengemuka usai rapat bersama antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dengan Dansat Brimob Polda Jabar Kombes Zuhdi Batubara. Farhan mengatakan, satgas ini merupakan upaya antisipasi untuk memberantas tindak kejahatan jalanan.

"Jadi, ada beberapa topik yang kami bahas di antaranya menindaklanjuti perintah dari Kapolda Jabar untuk Brimob membentuk satuan antibegal. Karena kita juga melihat ada kecenderungan kenaikan kasus-kasus kekerasan yang diwarnai dengan pembegalan," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

"Nah kemudian, kami juga akan melakukan berbagai macam kerja sama untuk patroli bersama. Dengan demikian, nanti Brimob itu, khususnya Batalyon A, itu akan menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan kenyamanan Kota Bandung sebagai salah satu kota tujuan utama wisata di Indonesia," ucapnya menambahkan.

Farhan mengatakan, meski secara kondisi Bandung belum terbilang darurat begal, satgas ini dibutuhkan untuk upaya antisipasi kejahatan jalanan. Brimob lalu bakal dilibatkan dengan melakukan patroli di lapangan.

"Darurat sih enggak, tapi mumpung belum darurat mending kita cegah dari sekarang. Karena dilihat dari kecenderungan, sebelum mumpung banyak, kan sekarang hampir setiap minggu ada laporan tuh. Nah ini yang berusaha kita tekan," ucapnya.'

Dansat Brimob Polda Jabar Kombes Zuhdi Batubara menambahkan, sesuai arahan Kapolda Jabar, satgas antibegal dibutuhkan untuk mencegah segala potensi kejahatan di jalanan. Tujuan utamanya tentu memberikan rasa aman bagi masyarakat Kota Bandung.

"Kita tidak hanya bertugas melakukan tugas pokok, tapi tugas pokok itu akan lebih ringan apabila kita melakukan langkah-langkah awal mitigasi, berkolaborasi dengan Pak Wali, dengan tim yang sudah terbentuk. Sehingga Kamtibmas yang ada di Kota Bandung sebagai kita ini kan penopang ibu kota, lebih terjaga, lebih mudah," pungkasnya

(B-01)

Kuningan - Fokus Utama 

Hamparan hijau eceng gondok yang kian meluas di permukaan Waduk Darma menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kuningan. Khawatir mengganggu fungsi waduk sekaligus mengancam sektor pariwisata, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., turun langsung meninjau kondisi lapangan di kawasan Desa Jagara, Kecamatan Darma, Rabu (3/6/2026).

Di hadapan hamparan gulma air yang menutupi sebagian perairan waduk, Bupati Dian menegaskan perlunya langkah cepat dan terintegrasi agar penyebaran eceng gondok tidak semakin meluas.

Didampingi Camat Darma, Kepala Desa Jagara, Babinsa, tokoh masyarakat, dan sejumlah pihak terkait, Bupati melihat langsung kondisi terkini Waduk Darma yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, sekitar enam hektar area perairan telah tertutup eceng gondok dari total luas waduk yang mencapai lebih dari 240 hektare. Meski berbagai upaya pembersihan telah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah desa, maupun pemerintah daerah, laju pertumbuhan tanaman tersebut dinilai jauh lebih cepat dibanding proses penanganannya.

“Kondisi Waduk Darma seperti yang kita lihat ini cukup memprihatinkan. Perairan Waduk Darma kembali tumbuh ribuan eceng gondok. Berdasarkan hasil pemantauan, kurang lebih sekitar enam hektar kawasan waduk sudah dipenuhi eceng gondok,” ujar Dian.

Menurutnya, jika persoalan ini tidak segera ditangani secara serius, keberadaan eceng gondok berpotensi mengganggu fungsi waduk sebagai sumber daya air, menghambat aktivitas masyarakat, hingga menurunkan daya tarik wisata yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi warga sekitar.

“Kalau dilakukan secara manual tentu akan sangat sulit karena luasnya sudah hektaran. Dan kalau dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lambat laun Waduk Darma berubah menjadi Waduk Eceng,” katanya.

Bupati Dian mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya dari masyarakat yang memahami karakteristik tanaman tersebut, satu batang eceng gondok dapat berkembang sangat cepat dan dalam waktu satu bulan mampu menyebar hingga satu meter persegi.

Melihat kondisi tersebut, Pemkab Kuningan akan segera menjalin koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) guna mendapatkan dukungan peralatan dan skema penanganan yang lebih efektif.

“Kita akan coba berhubungan dengan pemerintah provinsi, PSDA, dan BBWS yang terkait dengan kewenangan urusan ini untuk memohon bantuan. Harus ada langkah-langkah yang terkoordinir dan komprehensif agar persoalan ini bisa segera ditangani,” tegasnya.

Tidak hanya mengandalkan pemerintah, Bupati juga berencana menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk menyusun langkah taktis penanganan. Sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat yang selama ini aktif menjaga kelestarian Waduk Darma pun akan kembali dilibatkan, termasuk Gerakan Sapu Bersih Eceng Gondok (Garpu Sendok).

Bagi Bupati Dian, menjaga Waduk Darma bukan hanya soal membersihkan gulma air, melainkan menjaga aset strategis daerah yang memiliki nilai ekonomi, lingkungan, dan pariwisata bagi masyarakat Kabupaten Kuningan.

“Saya tidak mau gara-gara eceng gondok, wisatawan Waduk Darma menurun. Ini tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah desa yang berada di kawasan Waduk Darma. Mudah-mudahan persoalan ini segera dituntaskan,” ujarnya.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, aksi penanganan eceng gondok dijadwalkan mulai dilakukan akhir pekan ini dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah, masyarakat, dan komunitas lingkungan.

“Kita akan turun direncanakan mulai hari Jumat untuk melakukan langkah-langkah penanganan penyebaran Eceng Gondok,” pungkasnya

(Mia)

Oman Rohman, Dangapsus Laskar Benteng Indonesia (LBI) Kabupaten Kuningan

KUNINGAN,– Fokus Utama 

Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni 2026, Dangapsus Laskar Benteng Indonesia (LBI) Kabupaten Kuningan, Oman Rohman, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebhinekaan, memperkuat persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Oman Rohman, Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh bangsa Indonesia untuk kembali meneguhkan komitmen terhadap ideologi negara yang telah menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sejak kemerdekaan.

"Di tengah berbagai tantangan zaman, perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan pandangan politik jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Justru keberagaman itu harus menjadi kekuatan bangsa. Mari kita jaga kebhinekaan, saling menghargai, dan menjunjung tinggi persatuan serta kesatuan Indonesia," ujar Oman Rohman, Senin (1/6/2026).

Ia menegaskan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab moral untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa yang telah mewariskan Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia.

"Jangan biarkan Pancasila hanya menjadi legenda semata di negeri ini. Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan nyata dan dijiwai sebagai ruh serta semangat dalam setiap perjuangan sebagai bangsa Indonesia," tegasnya.

Oman menilai implementasi nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, nilai gotong royong, keadilan sosial, toleransi, dan semangat persatuan dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa cita-cita Indonesia Emas 2045 hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen bangsa tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi pembangunan nasional.

"Pancasila adalah pedoman yang mampu membawa bangsa ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sebagaimana cita-cita luhur bangsa, kita harus mewujudkan 'adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan'," katanya.

Sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan dan kebangsaan, Laskar Benteng Indonesia (LBI) Kabupaten Kuningan, lanjut Oman, akan terus berkomitmen menjaga nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat.

Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 mengusung semangat memperkokoh ideologi bangsa sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera. Melalui momentum tersebut, Oman Rohman berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat terus menjaga warisan luhur para pendiri bangsa dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata.

"Persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, sumber inspirasi, dan semangat perjuangan dalam membangun bangsa yang lebih baik untuk generasi mendatang," pungkasnya.

(Nia)

KUNINGAN-FOKUS UTAMA 

1 Juni 2026 – Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan golongan.

Hal tersebut disampaikan oleh Hj. Henny Rosdiana, SH., S.Sos., M.Si., NLP, Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Kuningan sekaligus Ketua DPD Ormas Laskar Benteng Indonesia (LBI) Kabupaten Kuningan, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).

Menurut Henny, Pancasila merupakan dasar negara, falsafah hidup bangsa, sekaligus kepribadian bangsa Indonesia yang telah terbukti mampu mempersatukan masyarakat dari berbagai latar belakang sejak Indonesia merdeka.

“Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia sekaligus kepribadian bangsa yang telah mempersatukan seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Di tengah berbagai perbedaan yang ada, sudah saatnya kita semakin memperkuat persatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial semata, tetapi harus menjadi sarana refleksi bersama untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, kondisi bangsa yang dihadapkan pada berbagai tantangan sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan teknologi informasi menuntut seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan pandangan maupun kepentingan.

“Pancasila mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling menghargai, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Nilai-nilai inilah yang harus terus ditanamkan kepada generasi muda agar Indonesia tetap kuat dan kokoh menghadapi tantangan zaman,” katanya.

Sebagai Ketua APDESI Merah Putih Kabupaten Kuningan, Henny mengajak seluruh kepala desa dan perangkat desa untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan masyarakat serta memperkuat semangat gotong royong sebagai implementasi nyata nilai-nilai Pancasila di tingkat desa.

Sementara itu, sebagai Ketua DPD Laskar Benteng Indonesia Kabupaten Kuningan, dirinya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman, damai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Henny menilai bahwa pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui sikap toleransi, penghormatan terhadap keberagaman, musyawarah dalam menyelesaikan persoalan, serta semangat saling membantu antarwarga tanpa membedakan latar belakang.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak demi mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berkeadaban.

“Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mari kita jaga kebhinekaan, jaga kerukunan, perkuat persaudaraan, serta terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena P,ancasila adalah pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian menuju Indonesia yang tangguh,” pungkasnya.

   (BOPIH)