Kuningan-Fokus Utama 

Semangat pelestarian budaya dan kepedulian terhadap lingkungan menyatu dalam kegiatan Pesta Dadung dan Penanaman Pohon yang digelar di Situ Hyang, Taman Mayasih, Kelurahan Cigugur, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian Upacara Adat Seren Taun 1959 Saka Sunda yang setiap tahun diselenggarakan oleh masyarakat adat Cigugur bersama Paseban Tri Panca Tunggal.

Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani hadir bersama unsur pemerintah daerah, tokoh adat, budayawan, seniman, serta masyarakat yang turut meramaikan prosesi sarat makna tersebut. Dalam sambutannya, Wabup Tuti menegaskan bahwa Seren Taun bukan sekadar tradisi budaya, melainkan warisan luhur yang mengandung nilai syukur, kebersamaan, serta penghormatan terhadap alam yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang.

“Pesta Dadung menjadi simbol harmonisasi hubungan manusia dengan alam. Tradisi ini mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup memiliki peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nilai-nilai tersebut sangat relevan di tengah berbagai tantangan lingkungan yang dihadapi saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga menurunnya kualitas sumber daya alam”, ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman pohon sebagai bentuk nyata komitmen menjaga kelestarian lingkungan. Wabup Tuti mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan gerakan menanam pohon sebagai bagian dari budaya hidup sehari-hari. Menurutnya, menanam pohon bukan hanya menanam harapan bagi masa depan, tetapi juga bentuk rasa syukur atas anugerah alam yang telah memberikan kehidupan bagi masyarakat Kuningan.

Usai prosesi utama, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pembuangan hama secara simbolis sebagai wujud penghormatan terhadap keseimbangan alam sesuai filosofi Pesta Dadung. Prosesi tersebut menggambarkan kearifan leluhur dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan tanpa merusak tatanan ekosistem.

Setelah itu, peserta bersama-sama melakukan penanaman pohon di kawasan sekitar kegiatan sebagai simbol kepedulian terhadap keberlanjutan alam dan upaya menjaga Kabupaten Kuningan sebagai daerah konservasi dan penyangga kehidupan.

Kemeriahan rangkaian acara semakin terasa dengan digelarnya Pawai 1.000 Kentongan yang berlangsung dari Taman Mayasih menuju Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur. Seluruh peserta membawa kentongan sambil berjalan bersama dalam suasana penuh semangat, menciptakan harmoni bunyi yang menjadi simbol persatuan, gotong royong, dan kuatnya ikatan budaya masyarakat Cigugur

(Nia/Bopih)

Kuningan-Fokus Utama 

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kuningan terus mendorong percepatan transformasi digital dalam mendukung program prioritas pemerintah. Salah satunya melalui replikasi aplikasi Monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik Pemerintah Kabupaten Sumedang yang dilakukan melalui kegiatan kunjungan kerja dan pendampingan teknis di Kantor Diskominfo Kabupaten Kuningan, Kamis (4/6/2026)

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan Drs. H. Ucu Suryana, M.Si., Sekretaris Diskominfo Kabupaten Kuningan Cece Hendra Krissianto, S.STP., M.Si., para kepala bidang serta tim teknis Diskominfo. Sementara dari Kabupaten Sumedang hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Arief Syamsudin, S.Pd. MT beserta tim pengembang aplikasi.

Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Ucu Suryana, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam berbagi inovasi digital yang telah dikembangkan dan diterapkan sebelumnya.

Menurutnya, replikasi aplikasi merupakan tindak lanjut arahan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan sekaligus implementasi semangat kolaborasi yang terus didorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Kolaborasi seperti ini menjadi langkah yang sangat efektif. Pemerintah daerah tidak harus selalu membangun aplikasi dari awal. Dengan memanfaatkan aplikasi yang sudah terbukti berjalan baik, kita dapat menghemat waktu, anggaran, dan mempercepat implementasi layanan digital yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Ucu.

Ia menjelaskan, setelah proses instalasi, migrasi, dan penyesuaian sistem selesai dilakukan, aplikasi tersebut akan diserahkan kepada Tim Program Makan Bergizi Gratis Kabupaten Kuningan yang diketuai Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

Diskominfo, lanjutnya, akan berperan dalam mendukung aspek komunikasi publik, publikasi, serta sosialisasi program agar informasi mengenai pelaksanaan MBG dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis memiliki sasaran yang sangat luas, mulai dari peserta didik di berbagai jenjang pendidikan hingga ibu hamil. Karena itu diperlukan dukungan sistem informasi yang baik agar pelaksanaan program dapat dipantau secara terukur dan akuntabel,” katanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Arief Syamsudin, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pendampingan penuh hingga aplikasi dapat digunakan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Menurutnya, seluruh identitas aplikasi akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Kabupaten Kuningan, mulai dari nama aplikasi, tampilan antarmuka, warna, hingga identitas visual lainnya.

“Kami akan menyerahkan aplikasi secara lengkap, baik versi website maupun Android beserta source code-nya. Dengan demikian, pengembangan dan pengelolaan selanjutnya dapat dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan,” jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya kesiapan data dari berbagai perangkat daerah sebagai fondasi utama keberhasilan implementasi aplikasi. Data yang diperlukan antara lain data peserta didik dari Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, data pondok pesantren, data ibu hamil dari Dinas Kesehatan, hingga data Satuan Pelayanan Gizi (SPG).

Melalui kolaborasi ini, kedua daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat inovasi digital pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Replikasi aplikasi MBG diharapkan mampu mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kuningan secara lebih terukur, transparan, dan berbasis data, sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

(Nia)

KUNINGAN – Fokus Utama 

Di tengah rampungnya pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sekitar 50 desa di Kabupaten Kuningan serta mulai diterimanya berbagai fasilitas pendukung berupa motor roda tiga, mobil pikap, hingga truk operasional, nasib Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) justru dinilai masih menggantung dan belum mendapatkan kepastian dari Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Berdasarkan hasil investigasi dan informasi yang diperoleh dari sejumlah pengurus KKMP yang meminta identitasnya dirahasiakan, hingga saat ini pembangunan gedung KKMP di 15 kelurahan belum menunjukkan perkembangan signifikan. Dari seluruh KKMP yang telah terbentuk, baru KKMP Kelurahan Kuningan yang diketahui sedang dalam proses pembangunan gedung.

Menurut sumber tersebut, kondisi ini berbeda dengan KDMP yang sebagian besar telah memiliki gedung dan sarana penunjang operasional. Padahal KKMP yang berada di wilayah perkotaan dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis gotong royong di tengah semakin memudarnya budaya kebersamaan di kawasan perkotaan.

"KKMP berada di jantung pusat kota dan memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi warga. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai pembangunan gedung maupun fasilitas pendukung lainnya. Jika tidak memiliki kantor dan sarana operasional yang memadai, bukan tidak mungkin KKMP sulit berjalan bahkan bisa bubar," ungkap salah seorang pengurus KKMP.

Sumber tersebut juga menyoroti penggunaan anggaran daerah dalam pembentukan KKMP. Menurutnya, akan sangat disayangkan apabila lembaga yang dibentuk menggunakan dana APBD tersebut pada akhirnya tidak dapat beroperasi secara optimal akibat minimnya dukungan fasilitas.

Salah satu contoh yang disoroti adalah KKMP Kelurahan Ciporang. Sejak November 2025, pengurus KKMP Ciporang disebut telah mengajukan permohonan penggunaan lahan eks Kesbangpol untuk pembangunan gedung koperasi. Namun hingga kini usulan tersebut belum mendapatkan realisasi.

"Kami sudah mengajukan surat sejak November 2025 agar gedung eks Kesbangpol bisa digunakan sebagai kantor KKMP Ciporang. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Bahkan kami mendengar informasi bahwa lokasi tersebut telah dipanjar pihak ketiga untuk disewa," kata sumber tersebut.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya karena di beberapa wilayah lain terdapat aset daerah yang dapat dialihfungsikan menjadi kantor KKMP. Karena itu, pihaknya berharap Bupati Kuningan dapat turun tangan memberikan solusi agar KKMP Ciporang maupun KKMP lainnya memiliki kepastian lokasi kantor dan sarana pendukung.

Selain persoalan gedung, para pengurus juga berharap adanya perlakuan yang setara antara KDMP dan KKMP dalam hal dukungan fasilitas operasional. Mereka menilai keberhasilan Program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga kesiapan infrastruktur yang memadai agar koperasi dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan terkait rencana pembangunan gedung KKMP di 15 kelurahan maupun status aset eks Kesbangpol yang diajukan oleh KKMP Ciporang. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan dan tanggapan resmi.

(Bopih)

Kuningan - Fokus Utama 

Perlahan cahaya-cahaya kecil mulai menyala di kawasan Paseban Tri Panca Tunggal di Kel/Kec. Cigugur. Di tengah suasana sakral itu, ritual Damar Sewu resmi membuka rangkaian Upacara Adat Seren Taun Tahun Rayagung 1959 Saka atau Seren Taun 2026, Rabu (3/6/2026).

Momen yang selalu dinantikan masyarakat adat ini bukan sekadar seremoni tahunan. Nyala seribu pelita seolah menjadi penanda bahwa tradisi, nilai-nilai luhur, dan warisan budaya leluhur masih hidup dan terus dijaga di tengah perubahan zaman.

Pembukaan Damar Sewu dilakukan langsung oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., disaksikan masyarakat adat, tokoh budaya, tokoh agama, unsur Forkopimda, hingga tamu undangan dari berbagai daerah.

Hadir juga Anggota DPD RI Arya Wedakarna, Ketua Yayasan Tri Panca Tunggal Dewi Kanti Setianingsih, Pangeran Gumirat Barna Alam, Allya Djatikusuma, para budayawan, seniman, serta masyarakat yang di kawasan Paseban.

Bupati Dian mengatakan, cahaya seribu pelita memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar penerangan. “Melalui ritual Damar Sewu, kita tidak hanya menerangi kegelapan malam. Lebih dari itu, kita sedang menegaskan pesan simbolik yang sangat kuat bahwa cahaya kearifan lokal harus tetap menyala,” ujarnya.

Mengusung tema “Merawat Prasasti Peradaban Budaya untuk Masa Depan Bangsa”, Seren Taun tahun ini menjadi ajakan bersama untuk menjaga identitas budaya sebagai benteng peradaban di tengah derasnya arus globalisasi.

“Martabat suatu bangsa diukur dari sejauh mana mereka menghargai budayanya sendiri. Kehilangan budaya berarti kehilangan identitas, dan kehilangan identitas berarti runtuhnya sebuah peradaban,” tegas Bupati Dian.

Di bawah langit malam Cigugur yang dihiasi cahaya pelita, mengajak masyarakat untuk terus menjaga semangat persaudaraan, toleransi, gotong royong, dan harmoni sosial yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat Kuningan.

Sementara itu, Anggota DPD RI Arya Wedakarna mengaku terkesan dengan konsistensi masyarakat adat Cigugur dalam merawat tradisi yang telah diwariskan lintas generasi.

Sebagai sosok yang dekat dengan kehidupan budaya di Bali, Arya menilai Seren Taun memiliki nilai dan daya tarik yang tidak kalah dengan berbagai festival budaya besar di Indonesia.

“Saya sering menghadiri kegiatan budaya di berbagai daerah, namun ketika datang ke Cigugur saya melihat sebuah festival budaya yang luar biasa. Seren Taun adalah kekayaan budaya Nusantara yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda,” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kuningan terhadap pelestarian budaya lokal, termasuk perhatian terhadap situs budaya, artefak, pusaka, dan berbagai peninggalan sejarah yang berada di lingkungan Paseban Tri Panca Tunggal

Seren Taun 2026 sendiri akan berlangsung selama enam hari, mulai 3 hingga 8 Juni 2026. Camat Cigugur Yono Rohmansyah menjelaskan berbagai agenda budaya, sosial, edukasi, hingga spiritual telah disiapkan untuk menyambut masyarakat dan wisatawan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan Nyandak Pare ti Leuit, Mesek Pare, Siraman Baleg Kembang, dan Damar Sewu. Selanjutnya akan digelar Pesta Dadung, Seribu Kentongan, pameran artefak budaya, seminar kebangsaan, pengobatan gratis, helaran budaya, harmoni lintas agama, hingga puncak Seren Taun pada 8 Juni mendatang.

Lebih dari sekadar perayaan adat, Seren Taun telah menjadi ruang perjumpaan yang menyatukan budaya, spiritualitas, kebersamaan, dan semangat menjaga warisan leluhur. Malam itu, ketika seribu pelita menyala di Cigugur, masyarakat tidak hanya menyaksikan sebuah ritual budaya. Mereka sedang merawat cahaya peradaban agar tetap hidup dan menerangi perjalanan generasi yang akan datang

(Nia/Bilih)

KUNINGAN–  Fokus Utama 

Pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai belum menjadi jaminan terjadinya perbaikan serius dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Forum Masyarakat Sipil Independen (FORMASI) menegaskan bahwa yang dibutuhkan publik saat ini bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program, termasuk kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan.

Pentolan FORMASI, Santos Johar, mengatakan pergantian Kepala BGN beserta dua wakilnya memang memunculkan harapan baru di tengah masyarakat. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik tidak akan selesai apabila hanya terjadi pergantian figur tanpa pembenahan sistem secara menyeluruh.

"Publik menunggu perubahan nyata. Persoalan MBG bukan hanya soal siapa yang memimpin BGN, tetapi bagaimana tata kelola program ini dijalankan secara transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Santos, Rabu (3/6/2026).

Ia menyoroti berbagai persoalan yang muncul sejak program MBG berjalan, mulai dari dugaan praktik penjualan titik dapur SPPG, mekanisme penunjukan pengelola yang dinilai tidak transparan, kualitas makanan yang dikeluhkan masyarakat, hingga dugaan keracunan yang sempat mencuat di sejumlah daerah.

Menurut Santos, seluruh persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan baru BGN agar program yang menyerap anggaran besar negara itu benar-benar berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi peserta didik.

Khusus di Kabupaten Kuningan, FORMASI mendesak dilakukan audit dan evaluasi total terhadap seluruh SPPG yang beroperasi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dugaan masih adanya SPPG yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar yang dipersyaratkan.

"Jika benar masih ada SPPG yang beroperasi tanpa IPAL yang memadai, maka ini harus menjadi perhatian serius. Dapur produksi makanan skala besar menghasilkan limbah yang wajib dikelola sesuai ketentuan agar tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat," tegasnya.

Selain persoalan IPAL, Santos meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas operasional SPPG, standar sanitasi, kelayakan bangunan, higienitas dapur, kualitas bahan baku, sistem distribusi makanan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan BGN.

FORMASI juga meminta Pemerintah Kabupaten Kuningan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait untuk tidak hanya menyerahkan pengawasan kepada BGN semata.

"Pengawasan harus melibatkan semua pihak. Pemerintah daerah harus aktif melakukan monitoring agar kualitas makanan, keamanan pangan, standar sanitasi, serta pengelolaan limbah benar-benar terjaga. Jangan sampai program yang memiliki tujuan mulia justru kehilangan kepercayaan publik akibat lemahnya pengawasan," katanya.

Selain itu, Santos turut menyoroti kebijakan pengangkatan tenaga ahli gizi yang pembiayaannya berasal dari APBN. Menurutnya, kebijakan tersebut masih menimbulkan perdebatan di tengah banyaknya tenaga honorer, khususnya guru honorer, yang hingga kini belum memperoleh perhatian memadai dari pemerintah.

Ia menilai pimpinan baru BGN harus berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek pelaksanaan MBG, termasuk memberikan sanksi tegas kepada SPPG yang terbukti melanggar standar pelayanan maupun ketentuan lingkungan hidup.

"Kita mendukung tujuan mulia Program Makan Bergizi Gratis. Tetapi dukungan itu harus dibarengi dengan transparansi, pengawasan yang kuat, dan keberanian melakukan pembenahan terhadap berbagai kelemahan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Santos, keberhasilan Program MBG tidak ditentukan oleh pergantian pejabat semata, melainkan oleh kesungguhan pemerintah melakukan reformasi tata kelola program secara menyeluruh.

"Pergantian pimpinan hanyalah awal. Yang ditunggu masyarakat adalah audit total, transparansi, dan perbaikan nyata di lapangan. Khusus di Kabupaten Kuningan, evaluasi terhadap seluruh SPPG harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui sejauh mana standar pelayanan, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan telah dipenuhi," pungkas Santos Johar.