Penulis Indrya Purnamasari 

KUNINGAN – FOKUS UTAMA 

 Transformasi digital pelayanan sosial mulai bergerak lebih dekat ke masyarakat. Bukan hanya berhenti di meja birokrasi, program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) kini didorong hingga ke tingkat desa dengan melibatkan aparat kewilayahan.

Di Kabupaten Kuningan, puluhan Babinsa di lingkungan Kodim 0615 Kuningan menjalani aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat layanan administrasi kependudukan sekaligus mendukung proses pendaftaran Digitalisasi Perlinsos bagi masyarakat.

Aktivasi IKD digelar Disdukcapil Kabupaten Kuningan, Senin (21/9/2026), di Aula Gedung Serba Guna Mashud Wisnusaputra.

Kegiatan tersebut bukan sekadar aktivasi identitas digital. Ada misi yang lebih besar: menyiapkan aparat kewilayahan agar mampu menjadi penghubung ketika program digital pemerintah mulai masuk ke tengah masyarakat.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Kuningan Yudi Nugraha, M.Pd., mengatakan keterlibatan Babinsa memiliki posisi penting dalam membantu masyarakat mengakses layanan administrasi kependudukan sekaligus mengikuti proses pendaftaran Digitalisasi Perlinsos.

Pemerintah, kata dia, terus mendorong percepatan aktivasi IKD serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Salah satu dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan Aplikasi IKD+, yang dapat membantu proses pendaftaran dan aktivasi IKD masyarakat.

“Babinsa dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat membantu masyarakat saat melakukan pendaftaran IKD dan aplikasi Digitalisasi Perlinsos,” kata Yudi.

Dari Uji Coba, Kini Diperluas

Digitalisasi Perlinsos tidak lahir dalam sehari. Program ini sebelumnya menjalani uji coba di Banyuwangi pada Juli 2026.

Setelah tahap uji coba, cakupannya diperluas. Pada Agustus 2026, program tersebut diterapkan di 42 kabupaten/kota. Memasuki September, cakupannya kembali diperbesar menjadi 109 kabupaten/kota.

Pemerintah menargetkan implementasi program tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh di 514 kabupaten/kota pada Oktober 2026.

Perluasan ini membuat peran aparat di tingkat bawah menjadi semakin penting. Sebab, digitalisasi tidak cukup hanya dengan menyediakan aplikasi. Masyarakat juga harus memahami cara mengakses dan menggunakannya.

Di titik inilah Babinsa diharapkan menjadi salah satu penghubung antara program pemerintah dengan warga di wilayah binaannya.

Babinsa Diminta Aktif Sosialisasi

Kepala Staf Kodim 0615 Kuningan Mayor Inf Syaefudin, S.IP., didampingi Pasiter Kodim 0615 Kuningan Kapten Inf Nandang Hendarsyah, meminta seluruh Babinsa aktif menyosialisasikan program tersebut di wilayah masing-masing.

Sosialisasi terutama diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4.

Babinsa diharapkan tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membantu warga memahami tahapan pendaftaran Digitalisasi Perlinsos.

“Sosialisasi terutama diarahkan kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga desil 4. Babinsa diharapkan menjadi penghubung yang membantu warga memahami sekaligus mengikuti proses pendaftaran Digitalisasi Perlinsos,” ungkapnya.

Dengan pola tersebut, digitalisasi layanan sosial diharapkan tidak berhenti sebagai program di tingkat pusat maupun daerah.

Program itu harus benar-benar sampai ke rumah-rumah warga.

Sebab, tantangan terbesar digitalisasi bukan hanya soal teknologi. Persoalannya adalah bagaimana teknologi tersebut bisa dipahami, diakses, dan digunakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran.

Ketika Babinsa ikut turun tangan hingga tingkat desa, pemerintah berharap jarak antara sistem digital dan masyarakat dapat dipersempit.

Dari layar ponsel, data kependudukan, hingga layanan perlindungan sosial—semuanya diarahkan agar semakin dekat dengan warga.