MADIUN – Fokus Utama
Pemerintah Kabupaten Kuningan, melakukan kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Madiun untuk studi tiru implementasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada sektor Alat Penerangan Jalan (APJ), Jumat (7/8/2026).
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat IT, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Caruban, tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Kuningan mencari referensi dan praktik baik dalam pengembangan pembiayaan pembangunan infrastruktur, khususnya di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
Rombongan Pemkab Kuningan dipimpin Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., mewakili Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si. Kegiatan tersebut diterima langsung Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Wakil Bupati Madiun, serta dihadiri jajaran pemerintah daerah dan tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan bagi Pemkab Kuningan untuk mempelajari pengalaman Kabupaten Madiun dalam menerapkan skema KPBU APJ.
Menurutnya, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Di sisi lain, kemampuan fiskal pemerintah daerah memiliki keterbatasan.
“Kondisi inilah yang menuntut pemerintah daerah untuk menghadirkan inovasi pembiayaan pembangunan, agar pelayanan kepada masyarakat tetap dapat ditingkatkan tanpa memberikan tekanan yang berlebihan terhadap APBD,” ujar Tuti.
Ia mengatakan, Kabupaten Madiun menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dipelajari karena telah berhasil menerapkan inovasi pembiayaan melalui KPBU APJ.
“Di sini Pemerintah Kabupaten Kuningan memandang Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah yang berhasil membuktikan bahwa inovasi pembiayaan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Yang menarik bagi kami adalah keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun menjadi pemrakarsa proyek KPBU APJ,” paparnya.
Tuti berharap, pengalaman Kabupaten Madiun tersebut dapat menjadi inspirasi sekaligus referensi bagi Pemkab Kuningan dalam menyusun langkah-langkah strategis pengembangan pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah.
Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan, penerapan skema KPBU dilakukan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Melalui skema tersebut, pembangunan infrastruktur diharapkan dapat berlangsung lebih efisien, cepat, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Kabupaten Madiun menerapkan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintenance-Transfer (DBFOMT), di mana badan usaha bertanggung jawab mulai dari perencanaan, pembangunan, pembiayaan, pengoperasian, pemeliharaan hingga penyerahan aset kepada pemerintah pada akhir masa kerja sama.
“Masa kerja sama proyek KPBU APJ ini 10 tahun 9 bulan, yang terdiri atas 9 bulan masa konstruksi dan 10 tahun masa layanan. Dengan total investasi mencapai Rp113,5 miliar, terdiri dari CAPEX sebesar Rp100,6 miliar dan OPEX sebesar Rp13,5 miliar,” jelas Hari Wuryanto.
Ia menambahkan, pengembalian investasi dilakukan melalui mekanisme Availability Payment (AP) dengan dukungan penjaminan dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Keberhasilan pelaksanaan KPBU APJ di Kabupaten Madiun, menurutnya, juga tidak terlepas dari kelembagaan yang terstruktur. Simpul KPBU bersama Dinas Perhubungan berperan dalam proses persiapan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan hingga monitoring proyek.
“Pelaksanaan KPBU APJ ini memberikan manfaat nyata melalui peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, kenaikan penerimaan PBJT-TL, serta efisiensi biaya listrik penerangan jalan. Semua itu didukung oleh perencanaan yang matang, regulasi, sinergi dan komunikasi yang baik,” ungkapnya.
Hari Wuryanto berharap kunjungan Pemkab Kuningan dapat menjadi momentum berbagi pengalaman dan pengetahuan antardaerah, sekaligus memperkuat kolaborasi dalam menghadirkan inovasi pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Semoga kunjungan ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan, memperkuat kolaborasi, serta menghasilkan diskusi yang konstruktif, sehingga setiap daerah dapat mengembangkan kebijakan yang inovatif dan berdampak bagi masyarakat,” ungkapnya.
(Indry)
0 Komentar