Kuningan-Fokus Utama
Saat ini, 134 dapur MBG beroperasi di Kabupaten Kuningan, melayani sekitar 385.383 penerima manfaat yang tersebar di 30 kecamatan.
Penerima manfaat mencakup siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Namun di balik angka besar tersebut, tantangan masih nyata. Terdapat lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum optimal karena menunggu penugasan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI.
Wakil Bupati Kuningan, Hj. Tuti Andriani, SH, MKn, berharap, Koprasi Désa dan Badan Usaha Milik Désa (BUMDes) idealnya terlihat dalam Program Makanan Bergizi Gratsis (MBG)
Menurutnya, keterlibatan dua lembaga desa tersebut dalam Program MBG penting untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Langkah ini, lanjut Tuti, secara implisit menunjukkan bahwa kendala di lapangan selama ini dinilai belum tertangani cepat, sehingga membutuhkan model komando yang lebih dekat dengan titik masalah.
Selaku Pembina Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Satgas P3MBG), Tuti mengingatkan bahwa MBG bukan sekadar agenda teknis.
Program yang berjalan itu, merupakan langkah strategis Presiden RI yang menyangkut masa depan kualitas sumber daya manusia.
Namun, Tuti menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan.
“Program ini harus memberi dampak ekonomi. Koperasi desa dan Bumdes harus dilibatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Tuti.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa MBG diharapkan menjadi pengungkit ekonomi lokal, bukan hanya proyek distribusi pangan.
(Nia)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar